Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian besar, terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) yang, akan dimulai pada 2026 mendatang.
Kepada awak media, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu jalannya sejumlah program pembangunan di daerah, termasuk program unggulan Gratispol.
Menurutnya, menanggapi kebijakan tersebut Pemprov Kaltim tidak tinggal diam. Sejumlah langkah lobi sudah dilakukan ke kementerian terkait agar pemangkasan tidak terlalu membebani daerah.
“Kami sudah sampaikan ke menteri. Dampaknya jelas, bukan hanya untuk Kaltim tapi juga seluruh Indonesia,” ujar Seno, Selasa (10/9/2025).
Ia menegaskan, meski ada potensi pemotongan, Pemprov tetap berkomitmen menjaga program-program prioritas. Dengan terus melakukan penyesuaian, serta menimbang mana kegiatan yang sifatnya mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.
“Pasti ada pengaruhnya. Tapi kita akan lihat prioritasnya. Insya Allah tidak ada program yang sampai dihentikan,” tegasnya.
Kata dia, salah satu kegiatan yang kemungkinan ditinjau ulang jika pemotongan benar-benar dilakukan adalah program umrah bagi marbot masjid.
“Kalau pemotongan sampai Rp4,5 triliun, bisa saja umrah marbot direview. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Insya Allah tetap jalan,” tambahnya.
Diakhir ia menekankan bahwa Pemprov Kaltim akan menjaga, agar program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan. Stabilitas pembangunan dan kebutuhan dasar warga tetap menjadi prioritas utama.(Has/Bey/ADV/DISKOMINFOKALTIM)
