TimesKaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai lonjakan Covid-19 hingga banyak fasilitas kesehatan tidak lagi menerima pasien lantaran sudah penuh, salah satun penyebabnya adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes).
Disamping itu, penerapan PPKM Skala Mikro di Samarinda pun nampaknya tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan pemutusan sebaran Covid-19, pasalnya setiap hari kasus Covid-19 mengalami kenaikan.
“Sebenarnya aturan Pemkot Samarinda sangat baik, tapi banyak masyarakat yang kurang mendukung, dikarenakan masyarakat pun berpikir kalau tidak bergerak yang pasti kebutuhan makan minum pasti tidak terpenuhi”, ungkap Sri Puji Astuti, saat dihubungi Rabu, (21/7/2021)
Menurut politisi Demokrat ini bahwa seharusnya Pemkot Samarinda selain menerapkan PPKM Skala Mikro, juga dibarengi dengan program bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Mengapa masyarakat acuh tak acuh terhadap upaya Pemkot mencegah Covid-19, karena kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah.
“Akibatnya lonjakan Covid-19 mulai meningkat, fasilitas kesehatan penuh, banyak rumah sakit yang menolak pasien baru, tenaga kesehatan kurang dan terkapar dan insentif tak kunjung cair. Maka ini sangat berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan”, urainya.
Dia meminta Pemkot Samarinda agar mendata masyarakat yang isolasi mandiri (isoman) secara pribadi maupun keluarga yang terdampak Covid-19 agar segera menurunkan pengaman sosialnya berupa menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga kebutuhannya terpenuhi, otomatis upaya pemerintah mencegah Covid-19 pasti berjalan sesuai aturan yang ada
Dia menilai jangan sampai Pemkot Samarinda menerapkan peraturan PPKM Skala Mikro ini hanya sekedar istilah saja, namun diperlukan berbagai kebijakan dan action nyata untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini.
“Begitu ada aturan diberlakukan baik PPKM Mikro maupun Darurat yang jelas masyarakat butuh uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban mereka, karena banyak kegiatan ekonomi masyarakat terpaksa berhenti karena dilarang dalam aturan PPKM Mikro ini”, tutupnya. (Aji)
