Timeskaltim.com, Samarinda – Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar melalui sektor energi fosil sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masih menghadapi berbagai persoalan kelistrikan. Pemadaman massal yang berulang, ketimpangan tarif listrik, serta belum meratanya akses listrik di wilayah pedesaan menjadi sorotan berbagai kalangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Cermin Muda Kalimantan Timur menggelar forum diskusi dan meluncurkan kajian strategis bertajuk “Kaltim Menyala”. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, guna membahas persoalan tata kelola energi di Kalimantan Timur sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan.
Dalam pemaparanya Syafruddin mengatakan sistem interkoneksi kelistrikan di wilayah ini masih rentan terhadap gangguan. Meski secara kapasitas daya mengalami surplus, stabilitas distribusi listrik dinilai belum memadai.
“Gangguan pada jalur transmisi utama kerap memicu efek domino yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan dunia usaha di sejumlah daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,” ujar Syafruddin Selasa, (30/06/205).
Kerentanan tersebut disebut disebabkan oleh minimnya jalur transmisi cadangan serta tingginya ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis fosil.
Saat terjadi gangguan pada pembangkit utama, cadangan daya yang tersedia belum mampu menjaga kestabilan sistem secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan pemadaman regional.
“Sebagai solusi, forum merekomendasikan percepatan pembangunan jaringan transmisi berbentuk Looping System pada jaringan 150 kV dan 275 kV. Selain itu, penerapan teknologi Smart Grid dan pembangunan Battery Energy Storage System (BESS) dinilai penting untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, khususnya dalam mendukung kebutuhan energi IKN,” bebernya.
Selain persoalan teknis, forum juga menyoroti ketimpangan tarif listrik yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil energi nasional. DPD Cermin Muda Kaltim, Ulul Azmi mendorong penerapan kebijakan Tarif Afirmatif Daerah Penghasil, yang memungkinkan sebagian nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam dialokasikan untuk mendukung subsidi tarif listrik bagi masyarakat dan pelaku UMKM di daerah.
“Isu lain yang menjadi perhatian adalah belum meratanya akses listrik di wilayah pedalaman. Hingga saat ini, sejumlah desa di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau masih belum menikmati layanan listrik selama 24 jam. Sebagian masyarakat masih bergantung pada generator diesel dengan biaya operasional tinggi dan waktu penggunaan yang terbatas,” pungkasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, forum mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), serta pemanfaatan biomassa dari limbah perkebunan.
Forum “Kaltim Menyala” juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendesak PLN melakukan audit menyeluruh terhadap keandalan sistem transmisi, mendorong penyusunan regulasi insentif EBT oleh pemerintah daerah, serta menginisiasi gerakan kolaborasi pemuda untuk memetakan potensi energi terbarukan di desa-desa terpencil.
Melalui kegiatan ini, DPD Cermin Muda Kaltim Ulul Azmi mengucapkan terimakasih kepada PLN yang telah smemfasilitasi kegiatan ini, serta menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat.
