Timeskaltim.com, Samarinda – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah, memicu reaksi keras dari aktivis mahasiswa di Kota Tepian (julukan Kota Samarinda).
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) Rayon Dakwah Komisariat UINSI Samarinda, Widi mendesak adanya pengawasan serius terhadap relasi kuasa di lembaga pendidikan berbasis agama.
Ia menegaskan bahwa otoritas pemuka agama maupun pengelola lembaga tidak boleh disalahgunakan untuk menekan atau menimbulkan rasa takut bagi santri.
Menurutnya, tanpa kontrol yang jelas, hubungan antara pengajar dan santri rentan menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan ketika pelaku memanfaatkan simbol agama dan kedudukannya untuk memanipulasi korban. Ketimpangan relasi kuasa inilah yang membuat korban sulit melawan karena berada di bawah tekanan,” tegas Widi kepada media ini, Kamis (7/5/2026).
Lebih lanjut, Widi menjelaskan bahwa menghormati guru dan ulama adalah nilai luhur dalam pendidikan Islam. Namun, penghormatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menoleransi tindakan yang merusak kehormatan santri.
KOPRI Dakwah berkomitmen berada di barisan terdepan melawan segala bentuk kekerasan seksual.
“Tidak boleh ada pembelaan terhadap pelaku dengan membawa-bawa nama agama, jabatan, atau lembaga. Agama tidak seharusnya dijadikan alat untuk melindungi pelaku dan memaksa korban tetap diam,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, KOPRI Dakwah mendesak penguatan sistem perlindungan santri melalui penyediaan ruang pengaduan yang aman dan transparan.
Widi menegaskan, keberanian untuk memutus budaya bungkam jauh lebih penting daripada mempertahankan citra lembaga yang menutupi kejahatan.
Bagi KOPRI Dakwah PMII UINSI Samarinda, menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat santri adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
