SANGATTA – Prinsip ” jujur dan adil” merupakan hal yang di usung untuk memberikan semangat dalam menjalankan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dihadapi.
Tahun 2024 adalah tahun pemilu. dimana tahun tersebut rakyat menentukan siapa yang dikehendaki untuk memimpin mereka. Di momen itulah rakyat memberikan evaluasi, apakah pemimpin mereka dihentikan mandatnya, atau diteruskan. Itulah sebabnya, pemilu menjadi instrumen sakral untuk melegitimasi secara moral dan konstitusional, keabsahan keterpilihan dan kepemimpinan seseorang.
Dari sinilah mengapa pemilu itu harus dijalankan dengan prinsip “jujur dan adil.” Pemilu tidak berarti manakala prosesnya surplus dengan ketidakjujuran dan defisit dalam keadilan.
Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Senin (20/11/2023), menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan se-Kutai Timur. Pada kesempatan itu turut hadir Bupati Ardiansyah Sulaiman, Kapolres Kutai Timur AKBP Ronni Bonnic, Ketua KPU Ulfa Jamilatul Farida, serta Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Arfan.
“Dalam setiap tahapan pemilu tidak bisa dipungkiri akan ada persoalan. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi,” terang Ardiansyah Sulaiman.
Dilanjutkan oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Ronni Bonnic yang mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional.
“Polres Kutim akan bekerja sama, bersinergi dengan TNI serta penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi setiap potensi kerwanan, setiap tahapan pemilu,” ujar Kapolres.
Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan ikut menyampaikan bahwa pentingnya pesta demokrasi sebagai ajang lima tahunan.
“Kondisi aman dan damai yang sudah terbentuk ini sudah semestinya dijaga serta dirawat. Guna mewujudkan pemilu langsung, umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” Ucap Arfan.
