Timeskaltim.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna Ke-8 dengan agenda, pengesahan agenda kegiatan DPRD masa sidang I hingga penyerahan laporan hasil reses/aspirasi masyarakat anggota DPRD Kaltim masa sidang I.
Dilaksanakan di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, pada Senin (09/12/2024) pukul 10.21 Wita. Rapur dipimpin oleh Wakil Ketua I Ekhti Emanuel, dan didampingi oleh Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaltim, Norhayati Usman.
Kepada awak media Wakil Ketua II, Ekhti Emanuel, berharap semua hasil reses anggota DPRD Kaltim yang telah tertuang dalam laporan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim nanti bisa dimasukan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026.
Ekhti juga menjelaskan reses merupakan kewajiban anggota DPRD Kaltim yang bertujuan menyerap aspirasi, masukan, serta keluhan masyarakat dari berbagai daerah pemilihan.
“Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah,” ungkap Ekti kepada wartawan Timeskaltim usai Rapur, Senin (9/12/2024).
Kata dia, beberapa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah perbaikan infrastruktur, sepeti jalan, jembatan dan dan fasilitas umum lainnya.
Selain itu infrastruktur, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil juga menjadi catatan penting yang pihaknya sampaikan.
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan di beberapa wilayah juga menjadi harus menjadi atensi khusus DPRD dan Pemprov Kaltim.
“Pengawasan anggaran daerah juga kami sampaikan, yabg mana masyarakat menginginkan transparansi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, yang hadir mewakili Pj Gubernur Kaltim menyampaikan komitmen Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui laporan tersebut.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Has/Bey)
