SANGATTA – Juliansyah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, mengaku dalam rapat paripura kali ini dihadiri dan ditandatangani 21 anggota dewan yang terhormat.
Hal tersebut disampaikan saat rapat sidang paripurna ke XII masa sidang ke I tahun 2023-2024, dalam rangka penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim.
Dalam Rancangan Perarturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, yang dilansungkan di gedung DPRD Kutai Timur.
Zubair selaku Asisten II Bidang Prekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangannya terhadap rancangan APBD TA 2024 yang di usulkan secara konstruktif.
“Semoga kita bisa menghasilkan konsensus yang solid pada pertemuan ini demi kemajuan Kabupaten Kutim tercinta,”ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah juga sangat memberikan respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari PAD maupun pendapatan transfer. Dengan adanya prinsip, serta tanggapan fraksi-fraksi tersebut sangat substantif untuk pembangunan Kutim di tahun 2024 mendatang ini.
Terkait dengan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), juga tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru, dan sarana-prasarana pendidikan pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
“Rekan-rekan dari Fraksi Demokrat, terkait usulannya tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, kami sepenuhnya sepakat bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” tegas Zubair.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas pandangan mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah.
Menurutnya, catatan tersebut sangat penting sebagaimana masukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di tiap-tiap kecamatan pada Kabupaten Kutim.
Selain itu, pihaknya juga bersepakat dengan pendapat dan catatan dari rekanrekan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya.
Kami sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh,” ucap Zubair.
Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas masukan dan pandangannya terhadap lima prioritas pembangunan Pemkab Kutim tahun 2024. Pada poin infrastruktur misalnya.
