Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Benua Etam.
Program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi generasi emas anak-anak Indonesia, dinilai membutuhkan perhatian lebih agar dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis Kaltim yang luas dan beragam.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kaltim masih banyak daerah terpencil. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar program ini tidak hanya terpusat di kota-kota saja,” ujar Syafruddin saat diwawancarai Timeskaltim.com, Senin (13/1/2025).
Selain aksesibilitas, Syafruddin juga menyoroti masalah anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat untuk program MBG. Saat ini, biaya per porsi ditetapkan sebesar Rp10.000, yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kaltim.
“Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kaltim itu mencapai Rp17.000,” ungkapnya.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin juga menggarisbawahi pentingnya persiapan dapur umum dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, pengelolaan dapur umum bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang besar.
“Saya mengusulkan agar pengelolaan dapur umum diserahkan kepada pihak TNI-Polri, karena mereka memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menangani hal semacam ini,” tambahnya.
Syafruddin menegaskan komitmennya untuk mengawasi jalannya program MBG agar sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan dampak yang nyata.
“Proses monitoring sangat penting agar program ini mampu meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di tingkat TK, SD, dan SMP. Saya juga berharap program ini dapat mencegah kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Kaltim,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, pria yang akrab disapa Bang Udin ini menekankan pentingnya peran UMKM, koperasi, dan Bumdes dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
Namun, ia memberikan catatan bahwa pihak-pihak tersebut harus sudah terakreditasi dan mampu memenuhi standar serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Saya optimis dengan pengawasan yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Kaltim,” pungkasnya. (Has/Bey)
