Sangatta – Pembahasan anggaran daerah setiap tahunnya selalu dilaksanakan. Namun ada kendala yang menurut Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. S.Sos yang tengah di hadapi.
Joni Menjelaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur kerap mengalami kemunduran.
Dirinya menyebutkan bahwa kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya. Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ucapnya
Harapannya, pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Joni juga menilai pentingnya pemerintah daerah memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini dianggap sebagai langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita membuat kita tertinggal dari daerah lain,” pungkas Joni.
Joni meminta pemerintah daerah untuk berbenah diri untuk bisa bersaing bersaing dengan wilayah daerah lain dan bersiap menyongsong masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur.
“Tapi saya tetap yakin untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur kita dilapangkan sudah mulai berjalan,” jelasnya.(adm1)
