SANGATTA – Ramadhani Anggota DPRD Kutai Timur, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terkait dengan peningkatkan ketersediaan Tenaga Medis (Nakes) di Kecamatan Muara Bengkal.
Hal tersebut disampaikan langsung usai mengikuti rapat paripurna ke-IX penetapan empat agenda yakni penetapan Panitia Khusus (Pansus) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kutim, Raperda tentang penyerahan prasarana dan Utlintas umum pada kawasan rumah di Kutim, Raperda Pengarusutamaan Gender dan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, masa persidangan I tahun 2023-2024 yakni di ruang utama gedung DPRD Kutim belum lama ini.
Ramadhani Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan bahwa ada ratusan bahkan ribuan putra-putri Kabupaten Kutim yang mengejar pendidikan kedokteran di luar kota, seperti Jakarta, Makassar dan Surabaya.
Ramadhani berpendapat, bahwa pemerintah harus memberikan beasiswa penuh kepada mereka, tanpa memandang kemampuan finansial dengan syarat bahwa setelah lulus wajib mengabdi dan bekerja di Daerah Kutai Timur.
“Tapi dengan catatan, mereka harus mengabdikan diri untuk wilayah Kutim (rumah sakit,red) selama beberapa tahun. Misal -10 tahun baru bisa balik mengabdi di kampung halamannya,” ungkap Ramadhani.
Dengan tegas dia mengatakan, perlu segera dibuatkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal ini, dengan tujuan, mengurangi kekosongan tenaga medis di Daerah tersebut.
“Hal ini penting karena fasilitas medis mungkin ada, tetapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) sehingga menjadi hambatan yang signifikan, ”jelasnya.
Dia mengatakan, bahwa harus ada aturan yang disepakati misalnya, dokter yang menerima beasiswa dari Kutim tidak hanya lulus dan pergi begitu saja melainkan mengabdi dulu di Wilayah Kutai Timur.
“Kami tidak ingin melihat dokter-dokter yang hanya ingin memanfaatkan beasiswa Kutim untuk kemudian pergi begitu lulus. Terpenting adalah kontribusi jangka panjang mereka bagi wilayah asalnya.” Ujarnya.
Ramadhani juga menyadari bahwa saran ini juga sangat bergantung kepada implementasi dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.
“Dengan harapan, bahwa upayanya untuk memastikan ketersediaan tenaga medis di wilayah Muara Bengkal akan mendapatkan dukungan dan perhatian yang tepat,” tutupnya.
