Sangatta– Sidang Paripura ke 12 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi oleh beberapa fraksi DPRD Kutai Timur, mendapatkan tanggapan dari Pemkab Kutai Timur melalui pembacaan Tanggapan Pemkab Kutai Timur yang dibawakan oleh Zubair selaku Asisten II Pemkab Kutim.
Dihadapan Anggota DPRD dan unsur Pimpinan Zubai menyampaikan rasa terima kasihnya atas pandangan fraksi yang disampaikan terhadap rancangan APBD 2024.
“Semoga kita bisa menghasilkan konsensus yang solid pada pertemuan ini demi kemajuan Kabupaten Kutim tercinta,” katanya.
“Pemerintah sangat mengapresiasi dan merespon positif semua fraksi terkait penambahan penambahan pendpatan daerah baik pendpatan asli daerah maupun pendapatan transfe, tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan stek holder khususnya dari penagwasan DPRD,” ujar Zubair
Kata dia, pemerintah juga sangat mengapresiasi respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari PAD maupun pendapatan transfer. Tentunya secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi tersebut sangat subtantif bagi pembangunan Kutim pada 2024 mendatang.
“Rekan-rekan dari Fraksi Demokrat, terkait usulannya tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, kami sepenuhnya sepakat bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” tegas Zubair.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas pandangan mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah.
Zubai juga menyampaikan catatan tersebut sangat penting sebagaimana masukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di tiap-tiap kecamatan pada Kabupaten Kutim.
Selain itu, pihaknya juga bersepakat dengan pendapat dan catatan dari rekanrekan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya.
di akhir dirinya menjelaskan bahwa ada kesepakatan terkait belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh,” ujar Zubair. (adm)
