Politik

Tindak Lanjut Putusan MK Terkait PHPU Legislatif, Idham Holik Lakukan Kunjungan Kerja di Kaltim

296
×

Tindak Lanjut Putusan MK Terkait PHPU Legislatif, Idham Holik Lakukan Kunjungan Kerja di Kaltim

Sebarkan artikel ini
Teks Foto: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Idham Holik.(Muhammad Hasbi/Times Kaltim)

Timeskaltim.com Samarinda – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Idham Holik melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kalimantan Timur (Kaltim), pada Sabtu (15/6/2026) pagi.

Mulai dari KPU Provinsi Kaltim, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda pun di sambangi. Ini terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim.

Dalam Kunker tersebut selain tindak lanjut putusan MK, ia juga menyampaikan bahwa, untuk mempersiapkan verfikasi faktual dukungan jalur perseorangan selama empat belas hari.

Idham Holik juga menekankan bahwa, dokumen yang akan dilakukan penghitungan ulang, dalam hal ini khusunya surat suara yang ada 147 kota suara yang ada di sembilan Kabupaten/Kota berada dalam kondisi yang sesuai dengan peraturan, yakni aman, tersegel, dan tidak dalam kondisi rusak.

“Setelah turun langsung dilapangan saya sudah memastikan bahwa, untuk kotak suara yang ada semua dalam kondisi aman, saya mengucapkan terima kasih Polda Kaltim dan Polres Samarinda telah menjaga kotak suara yang akan dihitung ulang,” ucapnya, saat ditemui wartawan Times Kaltim di Rumah Makan Fusia, di Jalan Awang Long, Samarinda Kota.

Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sesuai dengan amar putus MK, dikarenakan hasil rekapitulasi ditingkat Provinsi Kaltim yang menjadi penggabungan perolehan suara dalam satu Dapil berasal dari formulir model D Hasil KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berjenjang.

“Tujuan nya agar publik dapat mengetahui akibat dari ada atau tidak adanya perbedaan dan ketika ada dua berita acara maka meraka dapat mengetahui kronologisnya dengan baik”, ujarnya

Idham Holik juga menegaskan kepada KPU Kaltim, dalam waktu dekat akan segera melakukan sosialisasi, bukan saja kepada peserta pemilu tetapi kepada semua stakeholder khusunya kepada rekan-rekan media.

“Ini informasi yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat kaltim, sehingga KPU kaltim wajib transparan dalam menindaklajuti putusan MK ini”, lugasnya.

Ia juga meyakini bahwa pelaksanaan penghitungan ulang yang sudah menjadi amar putusan MK  tidak akan menganggu tahapan Pilkada serentak di kaltim.

Terakhir Ketua Devisi Penyelenggaran KPU RI itu menjelaskan bahwa, salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 3 huruf D Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2017, yang dimana KPU RI bersama KPU Daerah harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum, mengingat bahwa amar putusan MK itu sifatnya mengikat dan final sehingga harus dilaksanakan.

“Kami meyakini bahwa peserta pemilu anggota DPR Ri dapil kaltim dapat memahami kondisi ini, karena memang putusan MK ini tidak bisa diganggu gugat, sehingga kami mengharapkan agar rekan-rekan KPU di kaltim menginformasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh peserta pemilu,” pungkasnya.

Diakhir pria kelahiran Kabupaten Karawang itu meminta, kepada seluruh masyarakat terkhusus rekan-rekan media untuk mengawasi secara bersama-sama mengingat bahwa fungsi dari media tidak saja hanya menjalankan fungsi peliputan tetapi juga fungsi pengawasan. (Has/Wan)

error: Content is protected !!