Puluhan Mahasiswa membanjiri di simpang empat Jembatan Flay Over Samarinda, Senin (22/8/2021) sore. (Dok/Tribunkaltim.co)
Timeskaltim.com, Samarinda – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul) menyerukan tolak kehadiran Presiden RI Jokowi.
Diketahui, orang nomor satu di Indonesia ini, terjadwalkan kunjungannya besok, Selasa (24/8/2021). Demo tersebut digelar di simpang empat Jembatan Flay Over Samarinda, Senin (22/8/2021) sore.
Ketua BEM Fisip Unmul, Iksan Nopardi mengatakan menolak kedatangan Presiden Jokowi dengan beberapa alasan.
Seperti indeks demokrasi di Indonesia pada 2020 turun ke peringkat 64. Ini disebabkan banyaknya aksi represifitas dan pembungkaman kebebasan berekspresi hingga kebebasan akademik di Indonesia.
“Kita melihat laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), indeks persepsi korupsi kita tenyata menurun dari angka 40 ke 37,” kata Iksan, sapaan akrabnya.
Banyaknya pejabat negara yang korupsi dan kriminalisasi dituliskan dalam spanduk aksi di jembatan flayover. Itu merupakan sindiran terhadap presiden Jokowi saat pidato yang memakai baju adat, tapi faktanya banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi.
Kemudian pembungkaman kebebasan berekspresi, pelanggaran HAM dan pembungkaman kebebasan akademik terjadi di masa Presiden Jokowi.
“Hal tersebut yang membuat kami tidak pantas menyambut kedatangan Jokowi,” tegasnya.
Aksi tersebut juga akan dilanjutkan di Kampus Unmul, Selasa besok. Hanya saja bentuk aksinya lebih pada agitasi dan propaganda serta membuat infografis terkait kerja-kerja presiden Jokowi selama dua periode sekaligus menyoroti kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya Undang-Undang (UU) yang tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat.
“Tentu kita akan melakukan aksi khususnya bicara soal kebebasan akademik di dalam kampus,” tandasnya.
Tak hanya itu BEM Fisip Unmul juga akan menyiapkan press release untuk selanjutnya diberikan langsung kepada presiden Joko Widodo.
“Kita akan menyampaikan pengesahan UU Cipta Kerja serta persoalan lainya di Kaltim, terutama terkait maraknya tambang ilegal,” pungkasnya.(wan)
