Daerah

Polemik WIUPK Untuk Ormas Keagamaan, Pengamat Ekonomi Unmul: Contoh Seperti Muhammadiyah

225
×

Polemik WIUPK Untuk Ormas Keagamaan, Pengamat Ekonomi Unmul: Contoh Seperti Muhammadiyah

Sebarkan artikel ini
Teks Foto: Konsesi tambang di kaltim.(Ilustrasi)

Timeskaltim.com, Samarinda – Kebijakan ‘Bola Liar’ pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau (WIUPK) kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan beberapa waktu lalu. Masih menjadi kegelisahan bagi sebagian masyarakat. Mengingat, banyaknya lubang tambang, di Kalimantan Timur (Kaltim) sejak saat ini, belum dilakukan reklamasi oleh pemerintah. Hal tersebut membuat Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo angkat bicara.

Menurutnya, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan, justru di latarbelakangi agar ormas keagamaan tersebut, memiliki sumber pendapatan yang sifatnya mandiri. Justru, ia menilai, itu dapat menimbulkan polemik. Sebab, di samping sulitnya mengelola konsesi sektor ekstraktif. Berdampak pula, terhadap lingkungan di sekitarnya.

“Sebetulnya pengelolaan tambang batu bara itu bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan, mengingat bahwa perlunya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan izin lingkungan lainya,” ucap purwadi saat diwawancarai oleh wartawan Times Kaltim, Sabtu (15/06/2024).

Ia juga menyampaikan bahwa, ada yang lebih utama yang perlu diselesaikan pemerintah, yaitu persoalan maraknya aktifitas tambang ilegal yang menjamur di daerah berjulukan Benua Etam ini.

“Hal utama dan penting untuk diselesaikan oleh pemerintah iyalah soal tambang ilegal, ini nyata di depan mata yang merugikan ekonomi dan juga lingkungan,” ujarnya.

Akademisi Unmul itu menyarankan, agar para ormas keagamaan, bagi yang telah memiliki modal. Dapat bekerjasama dengan berinvestasi bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahan Daerah (Perusda). Bahkan, jika memungkinkan dapat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Hal tersebut lebih efektif rasanya, dan tidak terlalu beresiko dalam hal manajemen. Sehingga, dapat memperoleh dana bagi hasil, dan memberdayakan dana yang dimiliki,” jelasnya.

Ia juga mengambil salah satu contoh ormas keagamaan. Yaitu Muhammadiyah, yang sejauh ini memiliki anggaran sebesar Rp 13 Miliar. Bahkan, tercatat dari beberapa sumber merilis bahwa, Muhammadiyah memiliki pendapatan hingga mendekati Rp 15 Triliun. Sehingga, kata dia hal ini bisa dijadikan acuan dan motivasi untuk bekerjasama.

“Contoh seperti Muhammadiyah. Namun faktanya dalam hal mengelolah Izin Usaha Tambang (IUP) Muhammadiyah tegas menolak, karena memang banyak hal yang dipertimbangkan,” lugasnya.

Diakhir Purwadi kembali menegaskan bahwa, dalam urusan pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini, perlu pengkajian yang lebih mendalam. Bukan hanya dari segi lingkungan. Melainkan, dari unsur sosial. Hingga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau saya melihat pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan bukanlah hal yang sangat mendesak, sehingga pemerintah perlu menimbang-nimbang kembali PP N0 25 Tahun 2024 itu”, pungkasnya. (Has/Wan)

error: Content is protected !!