Timeskaltim.com, Kukar – Isu peran perempuan dalam pembangunan daerah kembali mengemuka dalam Diskusi Publik “Aksi Kartini Kukar: Dari Lokal untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah” yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (30/04/2026).
Forum ini menjadi ruang pertemuan berbagai elemen, mulai dari legislatif, akademisi, organisasi perempuan, hingga mahasiswa, untuk membahas posisi strategis perempuan di tengah dinamika pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hamdiah, menilai kegiatan tersebut bukan sekadar diskusi biasa, melainkan titik temu gagasan untuk memperkuat peran perempuan secara nyata.
“Kegiatan ini menjadi momentum berkumpulnya berbagai organisasi perempuan dan mahasiswa untuk berdiskusi bagaimana peran perempuan ke depan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi, terutama melibatkan perempuan muda, agar mampu berkontribusi langsung dalam pembangunan.
“Kami melihat pentingnya kolaborasi antara DPRD dan mahasiswa, khususnya generasi muda perempuan, agar bisa bersama-sama mendorong kontribusi nyata,” jelasnya.
Menurutnya, kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat posisi perempuan. Peluang di sektor usaha seperti kuliner, kerajinan, hingga industri kreatif dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan.
“Perempuan harus berani mengambil peran dan memiliki usaha sendiri. Tidak bergantung, tetapi mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPC GMNI Kukar, Renanda Kusuma Wardana, menyebut diskusi ini lahir dari realitas ketimpangan yang masih dirasakan perempuan di daerah.
“Kami mengangkat tema ini bukan sekadar memperingati Hari Kartini, tetapi karena masih ada ketimpangan yang dialami perempuan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Kami melihat masih ada berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Ini menjadi keprihatinan yang perlu dibahas bersama,” katanya.
Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi keluarga dan daerah, namun belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal.
“Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Kemampuan yang dimiliki harus diangkat dan dikembangkan agar benar-benar berdampak,” jelasnya.
Diskusi ini juga menjadi ruang kolaborasi antara mahasiswa dan DPRD dalam merumuskan langkah konkret, termasuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan.
Melalui forum ini, berbagai pihak sepakat bahwa emansipasi perempuan tidak cukup berhenti sebagai simbol, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan aksi nyata yang berkelanjutan di Kukar. (Rob/Pii)
