Timeskaltim.com, Samarinda – Jika Dana Bagi Hasil (DBH) jadi dipangkas pemerintah pusat, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) akan inisiatif konsolidasi seluruh Pemda se Kaltim agar serius mencari keadilan.
Rekomendasi itu digagas Alumni PMII Kaltim pada gelaran diskusi publik di Graha Pergerakan Jalan. HM Rifaadin Samarinda, Minggu (5/10/2025).
Dalam paparannya Ketua Alumni PMII Kaltim, Syafrudin menyebut konsolidasi seluruh Pemda se Kaltim sangat diperlukan untuk menyampaikan argumentasi aspirasi dari aspek sosiologis, politik termasuk argumentasi hukum.
“PMII berpendapat jika DBH dipangkas besar-besaran, selain menghambat pembangunan daerah, percepatan program strategis Nasional juga bisa terkendala,” ujar Syafrudin.
Syafruddin yang juga anggota Komisi XII DPR RI akan menyampaikan legal opini atau pandangan umum PMII ke Kementerian Keuangan karena Kaltim menuju ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Tidak dipungkiri DBH kita dihasilkan dari fosil, sekarang harus menuju energi baru terbarukan, karena itu DBH berbasis fosil juga kita ingatkan agar tidak merusak lingkungan,” jelasnya.
Kelima narasumber diskusi masing-masing Anggota DPRD Kukar, Desman Minang, Akademisi Universitas Mulawarman Ridwan Idris, Pegiat Kebijakan Publik Asman Azis dan Ketua TWAP Samarinda H. Syaparudin menyampaikan dari berbagai sudut pandang. Pada prinsipnya Alumni PMII harus mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu.
Sebagai informasi isu pemangkasan DBH terus bergulir. Transfer Kepada Daerah (TKD) melalui DBH jika merujuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belanja Kaltim ditetapkan Rp21,74 triliun, lalu Rp9,3 triliun akan ditransfer ke Kaltim termasuk DBH sebesar Rp6,9 triliun, jika dipangkas 78% maka hanya tersisa Rp1,5triliun.
