Timeskaltim.com, Samarinda – Konsep Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dinilai tidak hanya berkaitan dengan sistem dan prosedur pemerintahan, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Bernilai Budaya Bangsa” di lantai 1 Rosty Bakery & Resto Jalan Ir H Juanda No 69, Sidodadi, Kecamaran Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Minggu (5/10/2025) sore.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.
Ia menjelaskan, pemerintahan adalah lembaga yang memerintah, sedangkan kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
“Kepemerintahan yang baik harus meliputi lima hal, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum,” ujar Sapto yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Pejuang politik dari Partai Golkar itu juga menekankan, penerapan good governance di Indonesia seharusnya berpijak pada nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Nilai-nilai tersebut bukan hanya identitas nasional, tetapi juga pedoman moral untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan harmonis.
Ia menekankan terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial, kesederhanaan, kejujuran, serta toleransi dan kerukunan dalam sistem pemerintahan.
“Good governance merupakan cita-cita setiap bangsa. Indonesia memiliki nilai budaya yang sangat potensial untuk dijadikan dasar dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan,” kata Sapto.
“Menjadikan nilai budaya bangsa sebagai pedoman tidak hanya akan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, tetapi juga berlandaskan semangat kebersamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” pungkasnya.(Wan)
