Timeskaltim.com, PPU – Dalam upaya memperkuat komitmen menjadikan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 November 2024, diadakan di Hotel Aqilah, Kecamatan Penajam, dengan menghadirkan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber utama.
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman semua pihak dalam memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten PPU.
Kepala DP3AP2KB, Chairur Rozikin, yang mewakili Penjabat Bupati PPU dalam pembukaan acara, menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari evaluasi Kabupaten Layak Anak.
Ia menyebutkan bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pembangunan yang menjamin hak-hak anak serta perlindungan khusus mereka.
Menurut Chairur, anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan memiliki peran penting sebagai penerus pembangunan di masa depan.
Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
Dalam sambutannya, ia juga menjelaskan bahwa untuk mencapai status Kabupaten Layak Anak, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi, meliputi lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus.
Lebih lanjut, Chairur Rozikin menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk memastikan semua indikator tersebut dapat terpenuhi.
Sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, forum anak, media massa, hingga dunia usaha sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Kabupaten PPU sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selama empat tahun berturut-turut, PPU berhasil meraih penghargaan KLA dengan predikat Pratama.
Bahkan, pada tahun 2023, status tersebut naik menjadi Madya. Chairur berharap melalui pelatihan ini, Kabupaten PPU dapat kembali meningkatkan prestasi dengan meraih predikat Nindya pada tahun mendatang.
Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan untuk mendukung implementasi kebijakan dan program yang berfokus pada pemenuhan hak anak.
Chairur juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memberikan kontribusi berharga selama kegiatan berlangsung.
“Pelatihan ini adalah investasi untuk masa depan. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan membawa ilmu yang bermanfaat bagi upaya kita bersama dalam menjadikan Kabupaten PPU sebagai Kabupaten Layak Anak,” tutup Chairur. (Adv)
