Feature

Pekikan Nelayan Kota Minyak: “Pemerintah [Tak] Menutup Mata?”

146
×

Pekikan Nelayan Kota Minyak: “Pemerintah [Tak] Menutup Mata?”

Sebarkan artikel ini

Mendengar untaian keluh kesah oleh Rohman. Nelayan asal Manggar Baru Balikpapan.(Ilustrasi)

Timeskaltim.com, Balikpapan – Terih mentari menyinari persis berada di atas kepala, saat 10 nelayan Manggar Baru, menyandarkan perahu mereka. Membayangkan, ada yang tampak membenahi jala, ada yang tertawa, ada pula yang tengah mengikat tali perahunya. 

Kelurahan Manggar Baru Rt 31 Balikpapan Timur, menjadi satu kawasan yang dihuni para nelayan Balikpapan. Atau tak asing dengan julukan Kota Minyak itu.

Setiap hari, mereka menggantungkan nasibnya dari hasil laut yang membentang luas. Laut Manggar berada di jalur selat Makasaar. Ada ratusan nelayan yang mencari penghasilan dari hasil laut. Kehidupan mereka bukan tanpa rintangan. Ada saja masalahnya. 

Dari gelombang tinggi, cuaca ekstrem, kondisi mesin dan perahu, sampai problem klasik yang selalu berulang: minimnya bahan bakar solar.

Permasalahan bahan bakar bagi nelayan di Balikpapan menjadi masalah klasik yang kerap berulang. Dari kelangkaan, kasus pengetapan sampai distribusi yang tidak merata. Kali ini nelayan di Kelurahan Manggar Baru mengeluhkan tidak beroperasinya salah satu SPBN atau Stasiun Bahan Bakar Nelayan.

Adalah Abdulrohman, salah satu nelayan yang ditemui Times Kaltim di Samarinda, belum lama ini. Kulitnya hitam kecoklatan, dengan kumis sedikit lebat, ia banyak mengisahkan suka dukanya saat melaut. 

Ia bilang, mulai berlayar saat matahari masih belum matang, sekitar pukul 05.30 Wita. Lantas, kembali ketika siang pukul 12.00 Wita. Dalam sehari ia bisa membawa pulang pelbagai ikan. Beratnya di kisaran 50-60 kg per hari. 

Melaut Untuk Hidupi Buah Hati Si Kecil

Aktivitas melautnya telah dilakoni setiap hari selama 30 an tahun. Hal itu hanya semata demi menafkahi tiga anaknya yang masih remaja.

“Istri saya sudah berpulang,” ujarnya, mengawali percakapan kami. 

Ia melanjutkan kisahnya, selama ini tinggal bersama ke tiga anaknya. 

“Saya menjadi nelayan sekitar 30-an tahun, Mas. Yaah, beginilah kondisi nelayan hujan kehujanan, kadang panas kepanasan, saya pergi melaut jam setengah enam pagi, pulang jam dua belasan siang.” tambahnya.

Pria yang kerap disapa Rohman, hanya memiliki kapal yang menggunakan dua mesin domping. Kapal ini menjadi andalan baginya untuk mengarungi lautan lepas guna mencari nafkah. 

Ia berharap pemerintah bisa memperhatikan nelayan, paling tidak soal bahan bakar solar. Menurutnya, saat ini bahan bakar yang tersedia di Manggar Baru terbatas, bahkan kekurangan. 

“Saya punya harapan Mas, mudahan pemerintah mau mendengar. Nelayan ini kan gak muluk-muluk yah Mas untuk diperhatikan lebih. Tapi, mbok ya masa bahan bakar solar saja gak ada perhatian khusus gitu loh,” keluhnya. 

Rohman berujar, setiap hari ia membutuhkan sedikitnya 20-30 liter per hari. Selama ini hanya ada dua Stasiun Bahan Bakar Nelayan atau SPBN di Manggar. Tetapi yang satu tidak lagi beroperasi.

 “Tinggal satu yang aktif, tambahlah tempat pengisiannya,” pinta Rohman. 

Nelayan adalah salah satu profesi yang sangat berperan bagi kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi gada terdepan stabilitas bahan pangan. Namun, perhatian pemerintah dinilai belum maksimal.

Keluhan itu, diamini juga nelayan lainnya, Ridwansyah. Meski telah berusia senja, 64 tahun, namun ia masih tampak energik. Tidak terlihat raut lelah meski baru saja melaut berjam-jam di lautan lepas. Ketika ditemui media ini, Ridwan juga berkisah panjang lebar. 

Harap Pemerintah Tak Menutup Mata

Ia satu dari banyaknya nelayan pancing di Manggar Baru. Ia memiliki empat buah hati yang masih belia. Ini mengharuskan dirinya lebih giat melaut demi mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarganya. 

“Sudah 40 tahun saya menjadi nelayan, sebagai mata pencarian utama. Mungkin karena terbiasa waktu muda, kali yah,” paparnya. 

Ridwan terkadang berangkat melaut tak menentu tergantung pasang surut air. Ia juga berharap pemerintah tidak menutup mata dengan nasib nelayan di Balikpapan, karena nelayan pula lah yang menjadi garda terdepan penyedia bahan pokok masyarakat seperti ikan. 

“Saya harap pemerintah lebih memperhatikan nelayan, bantuan kebutuhan pokok atau dukungan peralatan melaut. Kan kita juga salah satu penyedia bahan pokok makanan masyarakat, apalagi kalau cuaca lagi buruk,” katanya. 

Pria yang karib disapa Ridwan merasa kewalahan dengan terpaan cuaca buruk yang selama beberapa hari belakangan. Ia pun menahan diri untuk tidak berlayar untuk menghindari potensi risiko. Kala tidak melaut, ia tetap berusaha mencari nafkah dengan memilih bekerja serabutan.

 “Kalau gak melaut, macam-macam yang dikerjakan. Kadang jadi kuli bangunan, jagain parkir, dan kerjaan lain yang penting dapat uang halal,” ujarnya. 

Kalau tidak melaut, ia biasa menjaga parkir di pantai sekitaran tempat tinggalnya di Kelurahan Manggar baru, RT 11, Kecamatan Balikpapan Timur. Ridwan juga kerap mengeluhkan minimnya bahan bakar. Kelangkaan bahan bakar kerap dialaminya sehingga terpaksa tidak melaut. 

“Tempat pengisian bahan bakarnya tinggal satu. Dulu dua, tapi sekarang yang satu tidak beroperasi,” ujarnya. 

Padahal, lanjutnya, bahan bakar menjadi andalan utama para nelayan. Ia merasa bingung minimnya bahan bakar masih saja sering terjadi. 

“Kita tidak minta macam-macam sama pemerintah. Cukupkan bahan bakar saja. Tolong kami, Pak rakyat kecil ini,” tuturnya. 

Satu Unit SPBN Untuk Ratusan Nelayan

Sementara itu, awak media pun menghubungi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kaltim, Irhan Mukmaidhy, ia mengamini belum idealnya keberadaan SPBN di Manggar, Balikpapan. Hanya dengan satu unit SPBN untuk ratusan nelayan, dinilai belum maksimal. 

Namun, untuk pengadaan atau pengaktifan operasional SPBN yang mati, tidak serta merta bisa dipenuhi semudah membalik telapak tangan. Banyak jalan panjang birokrasi yang harus dilalui. 

Para nelayan perlu membuat laporan ke Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan. Kemudian pihak Dinas mencarikan investor, lalu proses selanjutnya melaporkan ke pusat. 

“Nanti pusat yang menentukan. Karena ini kaitannya dengan Pertamina,” jelas Irhan. 

Masalah minimnya bahan bakar bagi nelayan Manggar diamini pula Ketua Nelayan Balikpapan atau Ganeba, Boben. 

Pria berbadan tegap ini heran dengan masalah klasik satu ini. Masalah tidak hanya pengadaan dan SPBN. Tapi juga pada distribusi dan pengawasan yang dinilai sangat kendur. Ia merasa bingung minimnya bahan bakar masih saja sering terjadi. 

“Sudah capek kita kalau soal bahan bakar. Kita tidak minta macam-macam sama pemerintah. Cukupkan bahan bakar saja,” tuturnya.

Boben mengingatkan masalah pengawasan juga perlu menjadi perhatian. Selama ini masih ada saja kasus pengetapan atau mark up harga solar. Ia meminta agar kepolisian lebih ketat melakukan pengawasan. 

Boben juga meminta ada pihak Dinas terkait ikut membantu mengawasi distribusi solar subsidi bagi nelayan. 

“Orang DP3 Balikpapan tidak pernah ada. Tapi pas nelayan ribut-ribut, baru direspon. Pernah saya tanyakan kenapa tidak menugaskan PNS untuk mengawasi, jawabnya karena tidak ada anggaran. Jawaban apa itu,” keluh Boben. 

Ia juga bingung terhadap kondisi di lapangan, lanjutnya, ada petugas kepolisian yang mengawasi distribusi subsidi. 

“Tapi kenapa masih ada kasus pengetapan atau mark up harga,” ujarnya. 

Ia menjelaskan untuk harga solar subsidi bagi nelayan sekitar Rp 6.800 per liter. Tapi kalau nelayan beli di pengepul bisa mencapai Rp 8.000 per liter. Bahkan untuk solar non subsidi bisa beda tinggi lagi. Sebelas Dua Belas Ganeba, lanjut Boben, juga pernah melaporkan masalah bahan bakar ini ke Pertamina. 

“Tapi jawaban dinas dan Pertamina, 11 12, sama saja. Permintaan pengawasan itu ranah kepolisian. Kalau dinas mau pasang orang untuk mengawasi, terkendala anggaran. Apa terus mau begini? Sampai kapan?” ujarnya. 

Nelayan Bukan Pengemis

Disinggung soal janji kampanye Wali Kota Balikpapan terhadap nasib nelayan, Boben berseloroh hal yang mengejutkan. 

“Janji kampanye alhamdulillah 11-12 juga,” ungkapnya. 

Ia hanya minta nelayan bisa tersenyum. Tidak minta hal yang besar. 

“Nelayan bukan pengemis. Kami hanya ingin dipenuhi bahan bakar, diayomi, diberikan edukasi cara tangkap nelayan, dan sebagainya. Kami tidak minta macam-macam,” tegasnya. 

Namun selama ini harapannya seolah utopis. Yang ada, sambungnya, biota laut malah diganggu oleh perusahaan yang membuang limbah ke laut.

 “Laut kami diganggu, banyak limbah, sampah, cat dari perusahaan. Bahkan pernah ada ban besar nyangkut di jala nelayan. Kalau banyak limbah dan dibiarkan, emangnya masyarakat Balikpapan mau makan ikan mengandung limbah?” tanya Boben. 

Saat disinggung soal dana CSR perusahaan sekitar, ia menggelengkan kepalanya. Memang ada CSR dari perusahaan. Tapi untuk nominal dan tepat sasaran atau tidak, ia menggelengkan kepalanya. 

Pencoblosan Baru Ramai Bantu ?

“Anggaran CSR perusahaan, tidak tahu berapa yang sampai ke nelayan. Yang paling kami rasakan nyata saat ini bantuan dari Danlanal Balikapapan. Bantuan mesin, tiap bulan itu rutin memberi dua mesin untuk nelayan. Ini sudah jalan bulan keenam. Terima kasih untuk Bapak Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz, yang peduli terhadap nasib nelayan,” kata Boben.

Boben malah tertawa kencang saat ditanya bantuan nelayan dari partai atau anggota DPRD Balikpapan. Ia mengungkap, 

“Paling nanti tiga bulan mau pencoblosan, baru ramai-ramai membantu,” tandasnya.(*/Wan)

*Penulis: Topan Setiawan Editor: Redaksi

error: Content is protected !!