Timeskaltim.com, Berau – Ketua Asosiasi Petani Sawit Mandiri Kabupaten Berau, Mupit Datusahlan, menyampaikan pemaparan penting terkait arah pengembangan perkebunan sawit rakyat menjelang tahun 2025.
Dalam pemaparannya, Mupit menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup kesejahteraan petani, ketersediaan input pertanian seperti pupuk, serta dukungan dari berbagai pihak untuk menjawab tantangan sektor ini.
Mupit menggarisbawahi bahwa kesejahteraan petani sawit mandiri sering menjadi isu utama, mengingat mereka menghadapi fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS), tingginya biaya produksi, dan terbatasnya akses pasar.
Data menunjukkan produktivitas sawit rakyat di Indonesia rata-rata hanya 2-3 ton CPO per hektar per tahun, jauh dari potensi maksimal 6-8 ton.
“Kesejahteraan petani sangat bergantung pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Perlu upaya serius dalam penyediaan pelatihan, akses teknologi, dan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO,” kata Mupit, Sabtu (21/12/2024).
Ia juga menyoroti bahwa ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi dari sektor sawit masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, diversifikasi pendapatan petani serta pembinaan koperasi tani menjadi langkah penting.
Ketersediaan pupuk juga menjadi perhatian serius, terutama akibat fluktuasi harga pupuk global yang memberatkan petani. Distribusi pupuk bersubsidi di Berau kerap terkendala infrastruktur logistik, sehingga harga pupuk di tingkat petani jauh lebih tinggi.
“Distribusi pupuk perlu dikelola dengan lebih baik. Koperasi tani dapat menjadi mitra pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Selain itu, perlu dukungan intensif terhadap koperasi yang masih menghadapi kendala manajerial,” ujar Mupit.
Mupit menyerukan adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk mendorong keberlanjutan sawit rakyat. Ia menyebutkan beberapa langkah strategis, seperti mendorong realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Berau.
Lanjutnya, penguatan pendampingan petani dalam mendapatkan sertifikasi ISPO, hingga memprioritaskan perkebunan sawit rakyat dalam RPJMD, dengan percepatan kebijakan implementasi di lapangan.
Mupit juga mengusulkan adanya kerja sama dengan perusahaan besar untuk pembinaan teknis, akses pasar, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Untuk menjawab tantangan yang ada, Mupit Datusahlan memberikan beberapa rekomendasi strategis seperti peningkatan produktivitas pelatihan teknologi pertanian dan subsidi bibit unggul.
Kemudian, distribusi pupuk yang tepat sasaran, kemitraan multi pihak, dan sertifikasi keberlanjutan dengan tujuan mempercepat program pendampingan ISPO dengan insentif bagi petani.
Dengan kebijakan yang terarah, sektor sawit rakyat di Kabupaten Berau berpotensi besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kolaborasi dan penguatan koperasi tani menjadi kunci untuk menjadikan sawit rakyat sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tutup Mupit. (Bey)
