AdvertorialDPRD Kaltim

Jajaran Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra Turun Lapangan, Fokus Peningkatan Lumbung Pangan Di Daerah Kukar

68
×

Jajaran Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra Turun Lapangan, Fokus Peningkatan Lumbung Pangan Di Daerah Kukar

Sebarkan artikel ini

Tampak wajah bahagia pun terpancar oleh warga Kecamatan Muara Kaman ketika dikunjungi oleh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kaltim dan DPRD Kabupaten Kukar asal Fraksi Gerindra.(Topan Setiawan/Timeskaltim.com).

Timeskaltim.com, Kukar – Jajaran Legislator Fraksi Partai Gerindra, terus eksis menunjukan kepeduliannya dengan turun mendengar keluhan rakyat, terkhusus di Kalimantan Timur (Kaltim). Terbukti, dari jajaran DPR-RI, DPRD Kaltim hingga DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pun ikut menyapa rakyat di pelosok negeri.

Seperti yang ditunjukan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budisatrio Djiwandono bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji dan tentunya Wakil Ketua DPRD Kukar, HM Alif Turiadi saat menggelar Resap Aspirasi (Reses) di Gedung BPU Desa Cimari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Jumat (13/5/2022) pukul 09.00 Wita.

Saat ditemui usai acara, G Budisatrio Djiwandono menjelaskan, daerah Kaltim terutama di Kukar berpotensi cukup tinggi untuk menjadi wilayah ketahanan lumbung pangan. Hal tersebut dilihat dengan berbagai hasil pertanian yang kini digaungkan oleh DPR RI. Diantaranya, program penyaluran pupuk bersubsidi.

“Kita juga mendorong Kecamatan Muara Kaman untuk terus meningkatkan produksi tanam pangan, dengan menyalurkan pupuk bersubsidi,” ucap anak dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Joseph Soedrajad Djiwandono ini.

Pria yang akrab disapa Budi itu menyebut, pembangunan berbasis Pertanian, menjadi fokus utama pemerintahan pusat, dalam meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berimbas terhadap sumber pangan rakyat terkhusus Kukar.

“Inilah gunanya kami turun untuk mencoba meringankan beban rakyat, melalui program pertanian. Yang telah turun di kecamatan Muara Kaman hingga tahun ini,” jelas Budi.

Ia juga menyoroti, terkait penyelewengan distribusi pupuk oleh beberapa oknum yang tak bertanggung jawab. Ia menilai, perilaku tersebut begitu merugikan para Petani di Kaltim. Akibatnya, stok pupuk pun menjadi langka dan menghambat produksi hasil panen.

“Jika berulang kali, kami meminta kepada Pupuk Indonesia, untuk memberikan sanksi tegas terhadap (oknum-red) distribusi ataupun kios yang terindikasi melakukan permainan (penyelewengan). Bila perlu izinnya juga dicabut saja,” tegasnya.

Yang menjadi titik fokus aspirasi rakyat, sebut Budi, di Kecamatan Muara Kaman adalah pembangunan Jalan Usaha Tani dan Perairan Saluran Irigasi.

“Kami telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat Muara Kaman. Yang terpenting berupa Fasilitas Jalan Usaha Tani dan Perairan Saluran Irigasi bagi para Petani,” bebernya.

Di tempat yang sama, Wakil DPRD Kukar, HM Alif Turiadi mengapresiasi kehadiran G Budisatrio Djiwandono, dalam menyalurkan aspirasi terhadap masyarakat di Kukar.

“Kedatangan beliau menjadi motivasi bagi kita terkhusus di Kecamatan Muara Kaman, agar pertumbuhan hasil pertanian menjadi sumber ketahanan pangan di Kukar, tentunya siap bersaing di IKN mendatang,” jelas Alif.

Alif menambahkan, menyikapi maraknya lahan pertambangan ilegal juga, yang cukup merugikan para petani. Hal tersebut membuat Legislator Kukar asal Dapil II Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Tenggarong Seberang ini, geram terhadap oknum penambang ilegal tersebut.

“Kita telah perjuangkan dan pusat, karena ini kewenangan pusat. Kami juga sudah berkoordinasi melalui DPR RI khususnya, mas Budi sehingga ke depanya ini dapat segera di tata ulang, dan tidak ada lagi para ” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga menambahkan, terkait penambangan ilegal pihaknya, telah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Desa (Pemdes) dan perusahaan Legal, agar dapat di atasi dengan cepat. Tentunya, tak menganggu lahan produksi pertanian di Muara Kaman.

“Untuk lahan-lahan masyarakat, tentu saja kami sudah memperjuangkan agar aktivitas penambang ilegal tak menganggu lahan produksi petani. Kami juga sudah melakukan koordinasi kepada, Pemdes dan Perusahaan yang legal untuk dapat memilah dan memfilter para pelaku tambang ilegal agar tak meresahkan masyarakat setempat,” pungkasnya.(ADV/Wan)

error: Content is protected !!