Timeskaltim.com, Samarinda — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Budianto Bulang, menegaskan perlunya peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis dan berintegritas.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang bertajuk “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, ia menyebutkan bahwa Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata amanah reformasi dan konstitusi, dimana rakyat diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pemimpinnya. Meski, hingga kini sistem ini masih menyisakan berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama.
“Pilkada langsung adalah bentuk demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun, kita masih dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti mahalnya biaya politik, rendahnya partisipasi pemilih, dan masih adanya praktik politik uang,” ujarnya.
Kata dia, beberapa persoalan lain juga sering muncul seperti kurang akuratnya data pemilih, rendahnya literasi politik masyarakat, dan kecenderungan pemilih yang lebih menilai dari sisi popularitas calon, bukan kemampuan dan rekam jejaknya.
“Kita perlu membenahi pendataan pemilih agar lebih akurat. Edukasi politik juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat memilih berdasarkan program dan integritas, bukan karena iming-iming materi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga turut menyoroti perlunya transparansi serta efisiensi penggunaan anggaran Pilkada, baik yang bersumber dari APBD maupun dana politik calon kepala daerah.
“Kita ingin Pilkada berlangsung jujur dan terbuka. Pengawasan terhadap dana kampanye dan pembiayaan politik harus diperketat agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Politisi partai Golkar itu juga menegaskan, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan demokrasi daerah.
Oleh karena itu, Ia mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama memperkuat pendidikan politik dan pengawasan pemilu.
“Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab politiknya. Karena itu, DPRD Kaltim melalui kegiatan PDD berkomitmen memperkuat pemahaman publik tentang etika dan budaya politik yang beradab,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Hasbi Mo’a, yang hadir sebagai narasumber kegiatan, mengungkapkan bahwa menanamkan nilai-nilai demokrasi dari tingkat desa, agar masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas dan kritis sungguh menjadi sangat penting.
“Demokrasi yang kuat dimulai dari akar rumput. Ketika masyarakat desa memahami arti suara mereka, maka kualitas kepemimpinan yang lahir juga akan lebih baik dan berintegritas,” ungkapnya. (Adv/Bey)
