Timeskaltim.com, Samarinda — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan pentingnya memperkuat kesadaran politik masyarakat, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.
Hal itu disampaikannya saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertemakan “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Rabu (22/10/2025).
Dalam paparanya, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung merupakan wujud nyata dari amanah reformasi dan konstitusi.
Diimana rakyat diberi kesempatan penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung, meski sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama.
“Pilkada langsung adalah sarana demokrasi yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa di dalamnya masih banyak tantangan mulai dari tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga masih maraknya praktik politik uang,” ujar Damayanti.
Ia menjelaskan bahwa tantangan besar lain yang sering muncul adalah lemahnya akurasi data pemilih, minimnya pendidikan politik masyarakat, serta kecenderungan pemilih yang lebih mempertimbangkan popularitas dibanding kapasitas calon.
“Kita perlu memperbaiki sistem pendataan pemilih agar tidak menimbulkan sengketa. Masyarakat juga harus terus diberikan edukasi politik agar tidak sekadar memilih karena figur atau uang, tapi karena program dan integritas calon,” ucapnya.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran Pilkada, baik yang bersumber dari APBD maupun dari dana politik calon kepala daerah.
“Kita ingin Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan. Harus ada pengawasan yang kuat terhadap dana kampanye dan pembiayaan politik agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini juga menekankan, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan demokrasi daerah.
Sehingga Ia mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan pendidikan pemilih.
“Demokrasi yang sehat dimulai dari masyarakat yang sadar akan hak politiknya. Karena itu, DPRD Kaltim melalui kegiatan PDD ini berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem, etika, dan budaya politik yang beradab,” jelasnya.
Diakhir ia menyatakan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
“Melalui kegiatan ini, kami di DPRD Kaltim berharap masyarakat semakin memahami proses demokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” tutupnya. (Adv/Has/Bey)
