Timeskaltim.com, Samarinda — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan tegas terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028.
Pernyataan keras itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti.
Ia menggubris, setelah proses penetapan ini dipublikasikan. Lugas dia, dinilai tidak transparan dan mengabaikan keberadaan fraksi yang ia pimpin saat ini.
“Dengan tegas kami menolak hasil kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPID yang diumumkan. Fraksi PKB tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan pandangan,” tegas Damayanti dalam keterangan resmi yang diterima Timeskaltim.com, Kamis (20/11/2025) malam.
Menurutnya, proses seleksi berjalan tanpa koordinasi yang layak, padahal PKB memiliki posisi strategis di struktur DPRD. Selain menempati satu unsur pimpinan, Komisi I yang membidangi urusan tersebut juga dipimpin oleh kader PKB.
Ironisnya, ketika seluruh fraksi disebut ikut dimintai pandangan, PKB justru luput dari konfirmasi. Sehingga hal itu dinilai sebagai sinyal buruk bagi etika lembaga.
“Keberadaan kami seperti diabaikan. Ini menegasikan posisi PKB sebagai salah satu fraksi besar, bahkan ketika ketua komisi yang membidangi hal itu adalah kader PKB,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Damayanti mengaku merasakan perlakuan yang tidak adil. Sebagai satu-satunya ketua fraksi perempuan di DPRD Kaltim, ia menyebutkan pengalaman ini memiliki nuansa diskriminatif.
“Saya merasa ini bentuk diskriminasi terhadap saya,” katanya lantang.
Kendati menyampaikan kritik tajam, Damayanti mengingatkan bahwa perjalanan kerja politik di DPRD masih panjang.
Oleh karena itu, ia berharap kejadian seperti ini menjadi momentum introspeksi, agar hubungan antar fraksi lebih saling menghargai.
“Ini baru tahun pertama kita bekerja bersama. Harapan saya, toleransi dan saling mendukung bisa terbangun lebih baik ke depan,” tutupnya. (Has/Bey)
