Timeskaltim.com, Samarinda – Di balik pesona wisata Pulau Maratua yang menjadi kebanggaan Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu daerah di Bumi Batiwakal itu menyisihkan fakta yang memprihatinkan.
Bagaimana tidak, masyarakat setempat menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis membuat warga harus bertaruh nyawa saat membutuhkan perawatan medis.
Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, warga Maratua harus menyeberangi lautan selama 3,5 jam menuju rumah sakit di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Ombak besar yang kerap terjadi menjadikan perjalanan ini penuh risiko, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.
Meski saat ini telah berdiri UPT Puskesmas Maratua, fasilitas tersebut belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Puskesmas ini masih kekurangan tenaga dokter dan tenaga medis yang mumpuni, sehingga warga tetap harus mencari pengobatan ke daerah lain.
Bambang (54), salah satu warga Maratua, mengungkapkan betapa sulitnya akses layanan kesehatan di pulau tersebut.
“Kalau ada keadaan darurat, kami harus menyeberang dulu ke Berau. Itu butuh waktu lama dan kadang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau ada dokter di sini, pasti lebih cepat tertangani,” ungkapnya dengan nada sedih, Sabtu (15/2/2025).
Saat dikonfirmasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyoroti lemahnya peran pemerintah daerah, dalam menangani krisis kesehatan di Maratua.
“Bupati itu harusnya turun langsung, lihat kondisi masyarakat. Sekarang mana? Enggak ada sama sekali. Jangan cuma omon-omon aja,” tegas Akmal.
Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan, apalagi hanya karena alasan efisiensi anggaran. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya segera mencari solusi konkret, salah satunya melalui kerja sama antar daerah.
“Kalau ada daerah yang kelebihan tenaga medis, bisa ditempatkan di daerah yang kekurangan seperti Maratua. Selain itu, insentif bagi tenaga kesehatan juga harus dipastikan agar mereka mau bertugas di wilayah terpencil,” jelasnya.
Di akhir wawancara, Akmal menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kita harus duduk bersama dan mencari cara agar efisiensi tetap berjalan, tetapi tanpa mengorbankan hak dasar warga, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya. (Has/Bey)
