Timeskaltim.com, Samarinda – Penjabat Gubernur (Pj) Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menghadiri Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kaltim masa sidang tahun 2024, pada Senin (24/6/2024) siang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua III, Sigit Wibowo. Serta, dihadiri 16 Anggota DPRD Kaltim baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalu online.
Menurut Samsun, jumlah tersebut telah mencukupi. Karena, paripurna kali ini, sifatnya hanya mendengarkan tanggapan atau jawaban pemerintah. Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim. Atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun anggaran 2023.
”Jumlah tersebut telah memenuhi jumlah quroum pada sidang paripurna. Karena, kali ini, sifatnya hanya mendengarkan,” jelas Samsun kepada awak media.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kaltim yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Rabu (19/6/2024) lalu.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya sehingga Pemprov Kaltim mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Ke -11 berturut-turut,” ucap Akmal Malik, saat diwawancarai oleh wartawan Times Kaltim, usai menghadiri agenda Rapur tersebut.
Ia memberikan jawaban pemerintah satu-persatu dan memberikan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim. Diantaranya, pandangan dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat-Nasdem, fraksi PAN, fraksi PPP, fraksi PKS atas pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp17,75 triliun dari target sebesar Rp18,69 triliun atau 94,93 persen. Dimana terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai target,” jelas Akmal.
Terkait pengelolaan beasiswa dan tata kelola pendidikan, Akmal sependapat terhadap pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN dan fraksi Partai Demokrat-Nasdem. Khususnya, masalah ketimpangan kualitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penyelenggaraan pendidikan SMK, TPP PNS dan non PNS tenaga pendidikan di Kaltim.
“Sebagai upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah melakukan peningkatan kuantitas guru baik yang berstatus ASN maupun non ASN. Untuk formasi mutasi dan distribusi secara bertahap untuk pemerataan termasuk di daerah 3T, dan kalau terkait masalah kesenjangan kesejahteraan guru Non PNS akan menjadi perhatian pemerintah,” tegas Akmal.
Akmal sapaan akrabnya juga menambahkan, pihaknya juga akan terus menyoroti pada bidang lainnya yang menjadi perhatian oleh fraksi DPRD Kaltim. Seperti, bidang kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Semua pandangan fraksi-fraksi pasti akan menjadi perhatian kita dan tidak mungkin akan luput, semua sudah menjadi catatan kita,” pungkasnya.
Untuk tahapan akhir sesuai tata tertib, pembahasan nota keuangan dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim 2023 akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Has/Wan)
