Timeskaltim.com, Samarinda – Komisi XII DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta.
Rapat ini membahas perkembangan program hingga Triwulan III 2024, rencana program 100 hari, program strategis 2025, dan sejumlah isu lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Syafruddin, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, menyampaikan keluhan tentang masih adanya 134 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
Dari jumlah tersebut, 33 desa telah mendapatkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang dibangun dengan dana APBN, APBD, dan partisipasi swasta, sedangkan 101 desa lainnya masih bergantung pada genset desa atau PLTS Solar Home System (SHS) yang terbatas operasionalnya akibat kendala pasokan bahan bakar minyak (BBM).
“Melalui forum ini, saya meminta perhatian khusus dari Pak Menteri untuk mengupayakan agar 134 desa di Kalimantan Timur bisa segera mendapatkan pasokan listrik negara yang memadai,” ungkap Syafruddin, Rabu (13/11/2024).
Syafruddin juga menyoroti ironi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai lumbung energi nasional dengan kekayaan alam berlimpah, termasuk batu bara, sawit, dan minyak. Namun, masyarakat di sana masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM di setiap SPBU.
“Selain kuota yang terbatas, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berpotensi mempengaruhi, karena pengoperasian alat berat dan transportasi di IKN pasti membutuhkan BBM dari sumber yang sama,” ujarnya saat menyampaikan permintaan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Syafruddin juga menambahkan bahwa kuota BBM untuk Kalimantan Timur perlu ditambah mengingat kebutuhan energi yang semakin meningkat, terutama dengan keberadaan IKN.
Di samping itu, Syafruddin turut mengangkat persoalan puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sempat dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPM dan belakangan diaktifkan kembali tanpa prosedur yang jelas.
Ia meminta klarifikasi dari Menteri ESDM terkait kebijakan tersebut, mengingat Bahlil Lahadalia sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM.
Rapat ini diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap permasalahan listrik dan distribusi energi di Kalimantan Timur serta menindaklanjuti permasalahan IUP yang menjadi perhatian publik. (Bey)
