Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, menyoroti beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam pernyataannya, Subandi menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
“Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU baru-baru ini menggugah kita semua untuk mempertanyakan apakah penegakan hukum telah berjalan dengan semestinya,” ujar Subandi, Jumat (16/2/2024).
Legislator Partai PKS itu mengungkapkan, pentingnya agar hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Menurutnya, dalam sebuah negara hukum, semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan ide dasar dari sebuah negara hukum.
“Hukum itu untuk semua orang, tanpa terkecuali. Namun, kadang-kadang, realitas di lapangan terlihat seolah-olah hukum itu tergantung pada kehendak penguasa,” pungkasnya. (Adv/Bey/Wan)
