Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Diskominfo Kukar

Sekda Kukar Tanggapi Rakornas, Hadiri Sosialisasi Hasil Identifikasi Pemberian Bansos Se-Indonesia 

360
×

Sekda Kukar Tanggapi Rakornas, Hadiri Sosialisasi Hasil Identifikasi Pemberian Bansos Se-Indonesia 

Sebarkan artikel ini

Sekda Kukar, Sunggono membeberkan hasil rapat koordinasi dan sosialisasi.(Dok)

Timeskaltim.com, Kukar – Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Identifikasi Pemberian Bantuan Sosial. Serta, akurasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sukses digelar.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono memberikan tanggapan mengenai dari hasil rapat yang dilakukan secara virtual, bertempat di Ruang Vidcom Lantai 2 Kantor Bupati, belum lama ini.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut dipimpin oleh jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BPJS, dan diikuti Kepala Daerah beserta Kepala Dinas Sosial, dan Disdukcapil se Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah mengikuti rapat tersebut melalui media virtual (Zoom), selian itu hadir pula kepala Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kukar dalam agenda tersebut.

Sekda Kukar Sunggono memberikan tanggapan, rakornas ini diadakan atas inisiasi yang dilakukan oleh pihak KPK agar dapat melihat hasil indetifikasi pembagian bansos, terbagi secara merata di masing-masing wilayah se-Indonesia.

“Rapat ini di inisiasi oleh kpk yang ditindak lanjuti dengan pemenuan bpk untuk kepala daerah seindonesia tentang penanganan kemiskinan dimasing-masing wilayah” katanya pada saat wawancara di ruangan Sekda.

Selebihnya, sunggono mengatakan Bupati Kukar Edi Damansyah  menyarankan secara khusus untuk lebih memerhatikan jumlah data orang miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kota Raja.

“Secara khusus pak bupati menyarankan untuk mendalami kembali data-data yang kita punya terkait jumlah orang miskin. Sebutnya 

Harapan Sunggono, Pemerintah Kabupaten Kukar dapat lebih aktif dalam menyelaraskan data wilayah dengan data yang ada di kementrian sosial yang berapa dipusat.

“Harapannya ada kesepahaman data orang miskin dari kabupaten dengan data dari  kementrian sosial” harapnya. (Rob/Wan)