Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Iswan Syarif/ Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Pendidikan di Indonesia sendiri masih memiliki tantangan dan masalah, satu diantaranya adalah Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan ini menjadi tugas besar DPRD Samarinda dan juga Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia mengatakan, di Samarinda masih ada beberapa bangunan sekolah ya terbuat dari kayu dan kurang layak untuk digunakan.
“Bangunan SD seperti di daerah Sidodadi, di Samarinda kota habis itu di Samarinda Seberang dan ini beberapa contoh sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan maksimal,” ucapnya kepada media ini, Senin (27/3/2023).
Denin mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke pendidikan hanya 20 persen, ini masih sangat kurang untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
“Ya 20 persen ini habis hanya untuk tenaga pendidi, honorer dan lain-lain nya, sedangkan untuk infrastrukturnya tidak sampai dan kurang,” ujarnya.
Pria asli Selili Ini menjelaskan, Pemerataan Infrastruktur itu tentunya tidak langsung secara keseluruhan, pasti bertahap misal tahun ini 2 sampai 3 sekolah. Tahun depan bisa 4 sampai 5 sekolah.
“APBD kita saat ini sedang bagus dari 3,9 triliun ditargetkan pemerintah kota tahun ini bisa mencapai angka 5 triliun ya kan ini kan langkah yang luar biasa,” katanya.
Politisi Gerindra ini sangat berharap, kolaborasi DPRD, Pemkot, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR untuk bisa lebih memperhatikan Pendidikan di Kota Samarinda.
“CSR itu bisa dimanfaatkan, paling tidak itu kita harus bisa menjaring semua yang bisa mensupport kepada pendidikan. Kalau kita hanya berharap dari satu sumber saja tentu sangat tidak cukup,” pungkasnya. (Adv/Nur/Wan)
