Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya proses penegakan hukum dalam kasus perambahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul) yang diduga diserobot oleh aktivitas tambang ilegal.
Kepada awak media, ia mengungkapkan, DPRD Kaltim berinisiatif akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP, bersama dengan pihak-pihak terkait.
Tujuan pemanggilan ulang ini, untuk mendorong percepatan penuntasan kasus yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pegiat lingkungan.
Sarkowi menegaskan bahwa perkembangan penanganan kasus ini akan menjadi pembahasan utama dalam forum resmi DPRD.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya DPRD telah memanggil jajaran Polda Kaltim dan Gakkum KLHK untuk mendalami proses hukum yang sedang berjalan.
“Waktu itu aparat menjanjikan akan ada penetapan tersangka dalam dua pekan. Namun sampai sekarang, belum ada kejelasan apa pun,” ujar Sarkowi, Jum’at (20/6/2025).
Politisi Partai Golkar Ini menambahkan, meskipun sempat ada masa libur panjang, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan mandeknya penindakan.
Saat ini, DPRD Kaltim tengah mengatur ulang agenda RDP dengan melibatkan semua pihak yang sebelumnya hadir, termasuk Polda Kaltim, Gakkum, pihak Unmul, aliansi rimbawan, serta dinas-dinas terkait lainnya.
“Kasus di KHDTK bukanlah perkara sepele. Kawasan tersebut memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan kehutanan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius dan penuh tanggung jawab,” ujarnya
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan pendidikan kehutanan di Kaltim dan bahkan Indonesia. KHDTK harus dikelola secara serius karena perannya sangat penting,” tambah Sarkowi.
Diakhir, ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih, terutama dari segi dukungan anggaran dan fasilitas. Karena, dengan dukungan tersebut, Sarkowi meyakini pengelolaan KHDTK Unmul akan berjalan lebih maksimal.
“Jika penguatan dilakukan dari sisi pembiayaan dan sarana, tentu pengelolaan kawasan akan lebih baik ke depan. Ini penting demi menjaga keberlanjutan fungsi strategis KHDTK Unmul,” pungkasnya. (Adv/Has/Bey)
