Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun bersama seluruh jajaran Kecamatan Anggana.(Topan Setiawan/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menerima kunjungan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terkait Pembangunan yang belum sepenuhnya tuntas. Ia mengaku, terdapat, sejumlah infrastruktur masih memerlukan sentuhan pembenahan.
Politisi asal PDIP ini menyatakan, akan berupaya mencari solusi pengembangan serta pembangunan sarana pendukung pariwisata dan persoalan lahan di Kecamatan Anggana.
“Ada keluhan masyarakat terkait dengan kawasan hutan KBK. Nah ini secara langsung disampaikan camat dan kepala desa. Tindak lanjut pembahasan KBK dari dewan, akan diusulkan dalam perubahan RT/RW,” jelas Samsun kepada awak media, Selasa (31/5/2022) siang.
Legislator Karang Paci Asal Dapil Kukar itu menyebut, akan fokus pula terhadap pembangunan pusat pariwisata religi, yang berpotensi terhadap pengembangan situs sejarah di Kecamatan Anggana.
“Nanti, kan dalam waktu dekat ini, juga akan ada perubahan RT/RW. Ini yang nanti kita plototin betul-betul wilayah kawasan KBK itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Anggana, Rendra Abadi menambahkan, untuk peningkatan pariwisata di Kecamatan Anggana dibutuhkan sarana pendukung. Seperti peningkatan jalan di Kecamatan Anggana dan pembangunan drainase.
Rendra Abadi menambahkan, ada 3 desa di Kecamatan Anggana yang memiliki potensi pariwisata, yaitu Desa Supatin, Desa Muara Pantau, dan Desa Tani Baru.
“Kami minta pelebaran jalan dan drainase kiri-kanan karena di sana ada aset jalan milik Provinsi Kaltim. Jalan milik provinsi kurang lebih panjangnya 3,5 kilo meter,” ujar Rendra Abadi usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun di Gedung E DPRD Kaltim.
Menurutnya, saat ini kondisi jalan tersebut terhitung sempit. Akibatnya, kerap terjadi kecelakaan. Karena itu, Rendra Abadi telah mengusulkan adanya pelebaran jalan.
“Kalau bisa, jalur 2 dan drainasenya kiri kanan karena sudah mulai ada genangan-genangan air,” kata Rendra Abadi.
Persoalan lainnya menurut Rendra Abadi adalah lahan KBK yang berkaitan dengan hak pengelolaan lahan (HPL). Rendra Abadi mencontohkan adanya persoalan HPL di KBK Desa Sepatin, Kukar. Warga banyak bermukim di KBK yang mengakibatkan susah menerima bantuan pemerintah.
“HPL-nya cuma 16 hektare. Sedangkan sudah banyak juga warga kita memang yang bermukim. Akhirnya itu sulit kita dapatkan bantuan dari pemerintah,” tandasnya.(Wan)
