Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Satpol-PP Samarinda sebagai aparat penegak peraturan daerah. Dapat kritik dari anggota DPRD Samarinda Samri. Agar melakukan penegakan dengan cara yang halus dan tidak arogan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) atau hirarki peraturan dibawahnya.
Tidak sedikit oknum Satpol-PP yang melakukan penegakkan hukum dengan cara yang membuat masyarakat jengkel. Khususnya para pedagang kaki lima bahkan tak jarang menggunakan kekerasan dengan menggusur secara paksa.
Anggota DPRD Kota Samarinda Samri sampaikan kekesalannya atas beberapa info yang diketahuinya. Tentang kegiatan Satpol-PP yang melakukan aksinya melebihi batas wajar menurutnya.
“Terkadang memang yang melampai batas sampai ada yang bilang tidak berperikemanusiaan, hanya main angkut saja tanpa memperhatikan pedagang kecil,” ucap Samri, pada Jum’at (21/7/2023).
Dengan tugas yang seharusnya menertibkan para pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan malah menghakimi para pedagang dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.
“Modalnya mungkin hasil dari ngutang kan kasihan hasil jualannya gk seberapa. Kalau mau ditertibkan ya dengan cara yang santun,” tuturnya.
Dari itu, Samri berpesan kepada Satpol-PP dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan pendekatan yang baik.
Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak hanya sekedar menggusur namun menyediakan lokasi jualan yang tepat dan ramai pembeli.
“Terus pemerintah kalau mau menggusur carikan solusi , jangan cuman gusur karena mereka juga cari makan. Jadi berikan tempat yang memungkinkan jualannya bisa laku dan ramai,” pungkasnya. (Adv/Nik/Wan)
