Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Iswan Syarif/ Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Seluruh Rumah Sakit (RS) dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Maka dari itu, Sekertaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan jika masyarakat ingin berobat tetapi tidak memiliki Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu tidak menjadi masalah.
Di karenakan semua rumah sakit di Samarinda sudah menerapkan UHC tersebut. Akan tetapi wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) berdomisili Kota Samarinda.
“Tanpa pengecualian semua warga Kota Samarinda itu wajib mendapatkan fasilitas kesehatan. Artinya ketika setelah didata baru didaftarkan ke BPJS itu yang penting sudah dilayani dulu dengan baik karena faktor utama adalah pelayanan,” ucapnya, dikonfirkasi media ini, Kamis (27/4/2023) siang.
Kemudian, Deni mengungkapkan dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan bagi masyarakat yang beralasan misalnya tidak memiliki BPJS Kesehatan.
“Kami juga sempat menyampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) jangan sampai ketika pelayanan lambat atau yang tidak memiliki BPJS tidak dilayani padhal sistem UHC itu tadi sudah ada,” ujarnya.
Legislator Basuki Rahmat ini berharap, masyarakat yang dirujuk ke RS agar dapat diberikan pelayanan yang maksimal oleh pihak RS tersebut.
“Yang harus di mengutamakan adalah pelayanan, baru administrasi, dan semua warga Kota Samarinda punya tidak punya BPJS Kesehatan sudah bisa mendapatkan pelayanan,” pungkasnya. (Adv/Nur/Wan)
