Timeskaltim.com, Kutim – Berdasarkan nota penjelasan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur mencermati angka-angka pendapatan asli daerah (PAD) yang tertera. Pendapatan asli daerah yang berjumlah Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp. 787,53 miliar dinilai masih dapat ditingkatkan. Fraksi AKB menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan tidak hanya bergantung penuh pada sektor pertambangan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur sekaligus Anggota Fraksi AKB, Mulyana, menekankan bahwa pengelolaan kekayaan daerah harus terus digali, termasuk pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. “Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari target anggaran masih bisa ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya berharap pada sektor pertambangan saja,” ujar Mulyana.
Mulyana juga menyoroti perlunya optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor lain seperti retribusi dan pajak daerah harus terus digali untuk meningkatkan PAD. “Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi AKB berharap agar penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya bertujuan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk mendapatkan dividen dan pengaruh yang signifikan di masa mendatang. “Penyertaan modal pada BUMD diharapkan tidak hanya untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan di masa mendatang. Ini penting sebagai penunjang bagi pendapatan asli daerah,” jelas Mulyana.
Fraksi AKB mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengelola kekayaan daerah secara optimal dan diversifikasi sumber pendapatan. Dengan demikian, target PAD yang telah ditetapkan bisa tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. “Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengelola kekayaan daerah secara optimal. Diversifikasi sumber pendapatan sangat penting untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan,” ungkap Mulyana.
Peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah, termasuk dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. Fraksi AKB berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada upaya peningkatan PAD. “Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada upaya peningkatan PAD. Ini penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Mulyana. (SH/ADV)
