Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani. (Dok/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Pembangunan Perumahan yang masih belum jelas terkait perizinan. Menjadi polemik yang mendalam, karena berada di atas gunung jalan MT Haryono. Dengan ketidakjelasaan tersebut Komisi III ingin pembangunan tersebut dihentikan sampai semua syarat tersepnuhi.
Usai lakukan peninjauan kebeberapa tempat yang Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani sampaikan adanya indikasi yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar.
“Kami menemukan adanya pergeseran tanah yang berdampak pada masyarakat,” ucap Angkasa, pada Kamis (6/7/2023).
Sejauh ini sudah ada 23 rumah warga yang terdampak langsung oleh pembukaan lahan perumahan elite yang diketahui bernama Premiere Hills.
Dilain waktu, Komisi III DPRD Samarinda telah memanggil para pihak terkait, untuk hearing atas promblematika perumahan tersebut. Hearing itu dihadiri instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, dan pengembang perumahan.
Persoalan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat apalagi Angkasa merupakan perwakilan daerah pemilihan Sungai Kunjang, sehingga ia menuntut agar pihak pengembang mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta dengan tegas kepada pengembang agar segera menghentikan seluruh kegiatan. PUPR sudah memasang garis polisi,” tegasnya
Dibeberkan juga bahwa ternyata hingga saat ini pihak pengembang belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Oleh karena itu, ia telah meminta DLH Kota Samarinda untuk memberikan saran teknis terkait kajian lingkungan tersebut dan meminta BPBD untuk terus memantau dan memberikan saran teknis terkait potensi longsor di area tersebut.
Politisi PDIP itu melanjutkan bahwa ternyata pengembang perumahan Premiere Hills bukanlah pemain baru di Kota Samarinda, karena sebelumnya mereka juga telah membangun perumahan elite yang dikenal sebagai Bukit Mediterania.
“Pengembang ini sudah memiliki ijin tapi untuk bukit Mediterania yang lokasinya tidak jauh dari pengembangan perumahan saat ini yang berada di kaki gunung MT Haryono. Namun premiere Hills belum dan mereka memakai ijin bukit Mediterania,” imbuhnya
Disinggung juga pada saat hearing kemarin suasana sempat memanas. Untuk itu ia berharap agar masalah ini segera diselesaikan dengan adil dan transparan demi kepentingan warga yang terdampak.
Dengan tegas ia mengatakan bahwa Komisi III DPRD Samarinda terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pihak pengembang mematuhi peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan masyarakat setempat.
“Kami minta kepada pengembang folder dan turap harus selesai. Kemudian boleh dicabut segel dan mengurusi perijinan,” pungkasnya (Adv/Nik/Wan)
