Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Opini

Pilkada Kaltim 2024: Navigasi Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

422
×

Pilkada Kaltim 2024: Navigasi Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini

Oleh: Muhammad Fitrah.(*)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Pilkada) serentak khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024, memiliki signifikansi yang jauh melampauiperhelatan politik biasa.

Pemilihan ini akan menentukan arahpembangunan daerah dalam jangka panjang, khususnya dalamkonteks mega-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberhasilan IKN lebih dari sekadar proyek infrastruktur, melainkan bergantung pada kemampuan pemimpin terpilihuntuk menavigasi dinamika politik yang kompleks dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan dari pembangunan IKN juga akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah (strukturformal) mampu membangun sinergi yang efektif denganberbagai aktor informal, termasuk masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan kelompok-kelompokkepentingan yang mungkin terpengaruh oleh proyek tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Robinson & Hadiz dalamkaryanya The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia (2013), sejarah menunjukkan bagaimana dominasi aktor-aktor tertentu dapatmenghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kalimantan Timur, dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat melimpah, akan sangat rentan terhadap dinamikakekuasaan yang tidak seimbang, di mana kepentingankelompok tertentu mungkin mendominasi pengambilankeputusan.

Oleh karena itu, penting sekali untuk kita(masyarakat Kalimantan Timur) untuk melihat dan menentukan bahwa pemimpin yang akan terpilih harusmampu menjembatani perbedaan kepentingan dan memastikan partisipasi yang setara dari semua aktor.

Hadiz dan Robinson menyoroti dominasi oligarki dalampolitik Indonesia pasca-Soeharto, menunjukkan bagaimanakekuatan oligarki dan dominasi kelompok tertentu dapatmenghambat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks Kalimantan Timur, terdapat potensi serupa di mana kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang mapan dapat menghambat partisipasimasyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan IKN.

Adanya potensi untuk pengabaian kepentingan publik demi keuntungan kelompok tertentu menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi. Selain itu, J. Winters dalam bukunya yang berjudul Oligarchy(2011), memperluas analisis ini denganmengkaji fenomena oligarki secara global, mengidentifikasipola-pola umum serta mekanisme yang memungkinkankelompok elit untuk mempertahankan kekuasaannya.

Keduanya memberikan kerangka untuk memahami bagaimanakekuatan oligarkis, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat memengaruhi keberhasilan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Selanjutnya berbicara mengenai desentralisasi, meskipunbertujuan untuk memberdayakan pemerintahan daerah dan meningkatkan akuntabilitas, seperti yang dibahas Hadiz dan Robinson, hal tersbut tidak selalu menjamin partisipasimasyarakat yang setara.

Dalam praktiknya, desentralisasidapat memperkuat kekuatan lokal tertentu jika tidakdiimbangi dengan mekanisme kontrol dan transparansi yang efektif.

Analisis Winters menunjukkan bagaimana oligarkiseringkali memanfaatkan struktur politik yang ada untukmemperkuat kedudukan mereka.

Kalimantan Timur, pemimpin yang terpilih harus memastikan bahwa prosesdesentralisasi benar-benar dapat memperkuat partisipasimasyarakat dan mencegah munculnya “oligarki lokal” yang mengutamakan kepentingan kelompok elit dan mengabaikankepentingan publik.

Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat sangat krusial untukmencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta partisipasi aktifdari masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejak tahap awal perencanaan dan pelaksanaan pembangunanIKN, keterlibatan yang substansial dari masyarakatmerupakan aspek yang sangat penting.

Hadiz dan Robinson menekankan pentingnya “agency” atau peran aktif masyarakatdalam proses perubahan dari aspek sosial dan politik.Selanjutnya Winters, melalui analisis komparatifnya, menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat sipil dalammelawan dominasi oligarki.

Di Kalimantan Timur, pemimpinterpilih perlu menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakatyang bermakna, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa suara merekadidengarkan.

Karena keberhasilan pembangunan IKN tidakhanya diukur dari kelengkapan infrastrukturnya, tetapi juga dari sejauh mana proyek ini memberikan manfaat nyata bagipenduduk Kalimantan Timur dan tidak mengorbankankepentingan mereka.

(Winters, 2011) dalam Oligarchy, menunjukkan bagaimanaoligarki seringkali menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Analisisnya memberikan kerangka pentinguntuk memahami bagaimana kekuatan oligarkis, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat memengaruhipembangunan IKN.

Pemimpin terpilih harus mencegahpotensi “penangkapan negara” (state capture) dan memastikanbahwa pembangunan IKN tidak hanya menguntungkansegelintir elit, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagiseluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Selanjutnya, penelitianyang dilakukan oleh Nurharjadmo dkk, (2024) menemukansentimen negatif yang berkaitan dengan kekhawatiran akankurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalampengambilan keputusan proyek IKN.

Hal tersebutmenunjukkan dan menekankan bahwa pentingnya pemimpinyang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kesimpulannya, Pilkada Kalimantan Timur 2024 memilikikonsekuensi jangka panjang bagi pembangunan IKN dan masa depan daerah.

Pemimpin yang terpilih nantinya sangat diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentangdinamika kekuasaan dan tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal, sebagaimana yang diulas oleh Hadiz dan Robinson serta Winters dalam karya mereka.

Pemimpin yang mampu membangun harmoni struktural, menjaga kepercayaan publik, dan berkomitmen terhadappembangunan berkelanjutan dan berkeadilan akan mampumemandu Kalimantan Timur menuju era baru yang lebihsejahtera dan makmur.

Terakhir, perlu diingat bahwakegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan konsekuensiyang merugikan bagi daerah dan negara secara keseluruhan.

*Penulis merupakan Mahasiswa S2 Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Note: Semua Isi dan Topik Artikel/Opini yang diterbitkan, merupakan tanggung jawab penulis (pemasang).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Timeskaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram dan Youtube, caranya klik link https://t.me/timeskaltim (Telegram) dan https://www.youtube.com/@Timeskaltim (Youtube), kemudian join & subscribe. Anda harus install aplikasi tersebut terlebih dulu di ponsel.