Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Ujung Tombak Penanganan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan

KemenPPPA bentuk PATBM sebagai garda terdepan untuk melindungi anak.(Ilustrasi)

Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah selalu gencar untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Hal itu terbukti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI yang membentuk program nasional bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM sendiri merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah terbentuk PATBM. 

Saat ini, di Samarinda PATBM masih terbentuk di 12 kelurahan saja dari 59 kelurahan. Namun ke depannya, Pejabat Fungsional Koordinator Penanganan Kasus Anak DP2PA Samarinda, Sahidin Ahmad menyebutkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk 3 PATBM lagi di kelurahan lainnya. 

“Sebab kami mempertimbangkan biaya untuk pelatihannya. Mereka ini kan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi. Itu kami koordinasikan ke lurah dan lurah mencari warga yang aktif dan berjiwa sosial itu,” jelas Sahidin. 

Sahidin menyebut, 1 PATBM berisi 10 orang per kelurahan. Kemudian, orang-orang terpilih itu akan diberi pembekalan berupa pelatihan. Secara umum, pelatihan yang dimaksud adalah pemahaman tentang literatur perundang-undangan perlindungan anak. Kemudian, PATBM juga akan dilatih untuk menghadapi pencegahan kekerasan terhadap anak. Termasuk penanganannya. 

“Fasilitator dari nasional nanti akan disediakan oleh KemenPPPA. Mereka yang bisa bergabung ke PATBM ini, selain punya jiwa sosial tinggi juga sudah harus berusia dewasa,” tambahnya. 

Unsur latar belakang dari PATBM bermacam-macam. Mulai dari forum RT, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, pihak kepolisian, hingga puskesmas. Sehingga semua kalangan terintegritas di dalam 1 wadah bernama PATBM. 

“Mereka ini ujung tombak kami jika terjadi kasus, mereka yang bisa bantu menangani. Sebab kalau terjadi kasus kan tidak semua bisa dibawa ke ranah hukum. Harus dilihat dulu jenis kasusnya apakah ringan, sedang, atau berat,” bebernya lagi. 

Sebagai informasi, beberapa kelurahan yang sudah memiliki PATBM adalah Kelurahan Bandara, Sungai Pinang Dalam, Masjid, Harapan Baru, Sengkotek, hingga Sindang Sari. Dalam waktu dekat, PATBM di Palaran akan segera dibuat. (Gan/adv/DKP3A Kaltim)