Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar. (Dok)
Timeskaltim.com, Samarinda – Kota Samarinda banyak lahan yang tidak bisa digunakan untuk dijadikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Apalagi sebagian TPU dinilai ada yang telah melebihi batas kapasitas. Diantaranya, seperti kuburan muslim di Jalan KH Abul Hasan, Samarinda Kota.
Hal itu disoroti Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus memikirkan TPU untuk masyarakat, karena itu termasuk kebutuhan warga Kota Tepian.
“TPU itu merupakan kebutuhan masyarakat, karena itu rumah masa depan kita pastinya kita semua akan kesana. Lantas kita jangan lupa untuk mempersiapkan TPU untuk rumah masa depa kita,” ucapnya.
Anhar mengatakan, Pemkot punya tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan lahan TPU. Karena Pemkot punya data angka kematian.
“Kan bisa di cek ditiap kelurahan dan kecamatan ada berapa TPU, selanjutnya cek Rencana Tata Ruang Wilayah kita lalu hitung luas lahan dan Kota Samarinda dan tingkat kepadatan penduduk,” katanya.
Ia juga menyarankan Pemkot untuk bekerjasama dengan Perusahaan yang ada di Kota Samarinda, karena banyak perusahaan yang beroperasi maka dari itu bisa untuk meminta kontribusinya untuk Kota Tepian.
“Sebanarnya hal itu hanya tinggal pemangku kebijakan, baik Gubernur atau Walikota jelas itu tidak sulit. Tinggal mampu atau tidaknya, jika tidak mampu maka libatkan perusahaan yang ada,” pungkasnya. (Adv/Nur)
Terakhir, ia juga
Ia juga mengkritik pemerintah terkait problematika penyediaan lahan TPU dan TPA yang menurutnya selalu muncul keluhan warga disetiap periode kepemimpinan Walikota.
“Ini ada apa kok masalah TPU dan TPA ini selalu muncul, masa tidak bisa dituntaskan, ini kan masalah yang seharusnya bisa tuntas dengan kebijakan Pemkot, kan lucu, untuk program probebaya misalnya bisa kita keluarkan biaya besar, kemudian kita bangun folder, begitu masyarakat ada yang meninggal dunia, bingung mau dikuburkan dimana gara-gara lahannya tidak memadai.” Ungkapnya lagi.
Anhar mengatakan, bahwa penyelesaian permasalahan seperti TPU dan TPA kembali kepada niatan dari pemerintah, meskipun untuk itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak populis, yan terpenting kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Mantan aktivis buruh itu berharap agar Pemkot ke depan bisa menuntaskan permasalahan tersebut, dan tidak hanya sibuk membangun infrastruktur tetapi juga bisa membantu masyarakat dalam menyediakan lahan yang dapat difungsikan untuk pemakaman umum.(Adv/Nur/Wan)
