DPRD Kota Samarinda

Mengenal Peran Sekretaris DPRD Samarinda: Agus Tri Susanto Ajak Mahasiswa Berdialog

126
×

Mengenal Peran Sekretaris DPRD Samarinda: Agus Tri Susanto Ajak Mahasiswa Berdialog

Sebarkan artikel ini

Suasana Dialog bersama Mahasiswa oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda, Agus Tri Susanto, bertempat di Setiap Hari Kopi, Jalan Ir. Juanda Samarinda. (Berby/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Dalam sebuah dialog bertajuk “Harmonisasi Lembaga Politik dan Birokrasi”, Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Agus Tri Susanto, mengundang mahasiswa untuk mengenal lebih dekat peran Sekretariat DPRD. Acara tersebut berlangsung di Setiap Hari Kopi, Jalan Juanda, Samarinda.

Agus menjelaskan perbedaan mendasar antara tugas sekretaris di organisasi perangkat daerah (OPD) dan Sekretaris DPRD. Menurutnya, peran Sekretaris PUPR mirip dengan sekretaris lain di OPD, sedangkan Sekretaris DPRD memiliki fungsi yang berbeda dan inilah alasan utama diadakannya diskusi tersebut.

“Sekretaris PUPR tidak perlu dijelaskan karena kegiatannya sama dengan sekretaris di OPD lainnya. Namun, Sekretaris DPRD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memiliki peran yang berbeda, dan inilah yang mendasari diskusi kita dengan mahasiswa,” ucap Agus, Jumat (21/6/2024) malam.

Selama enam tahun menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Agus menjelaskan bahwa tugas utamanya meliputi dua hal yakni menjadi Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) dan Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Meskipun berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tugas Banggar dan Bapemperda, ia menegaskan bahwa kebijakan politik sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota DPRD.

“Kedudukan Sekretaris DPRD adalah sebagai Sekretaris Banggar dan Sekretaris Bapemperda. Kami tidak terlibat dalam kebijakan politik, melainkan hanya memfasilitasi tugas-tugas tersebut,” tegasnya.

Agus juga menyoroti pandangan mahasiswa yang seringkali salah mengartikan peran Sekretaris DPRD sebagai tugas administratif biasa atau sekadar tindak lanjut dari kegiatan demonstrasi. Melalui diskusi ini, ia berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada mahasiswa dan masyarakat umum.

Diskusi berlangsung begitu alot, Agus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua NU Samarinda itu juga turut membahas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diantaranya yakni, menjawab pertanyaan dari Ilham, seorang mahasiswa Universitas Mulawarman, mengenai harmonisasi antara politik dan birokrasi, Agus menjelaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah merupakan unsur kesatuan dengan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

“UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan. DPRD memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah bentuk harmonisasi antara politik dan birokrasi,” jelasnya.

Menutup diskusi, Agus mengajak para peserta untuk mempertimbangkan siapa yang ingin menggantikan posisinya di masa depan. Meskipun tugasnya penting, ia mengakui bahwa posisi tersebut memiliki risiko tinggi dan selalu diawasi oleh masyarakat. Ia berpesan kepada calon penggantinya untuk tetap berkomitmen pada jalur yang benar dan tidak tergoda oleh arus politik.

“Tugas kami mirip dengan kepala dinas, namun dengan risiko yang lebih tinggi. Kami diawasi oleh masyarakat, dan jika ada kebijakan yang bersinggungan, kami harus mampu menelaah peraturan agar tidak tergelincir dalam politik. Pesan saya, tetaplah berpegang pada jalur yang benar,” pungkasnya. (Bey)

error: Content is protected !!