Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DPRD Kota Samarinda

Masalah Lahan dan Anggaran Jadi Kendala Sektor Pertanian di Samarinda

385
×

Masalah Lahan dan Anggaran Jadi Kendala Sektor Pertanian di Samarinda

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik. (Dok/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda menginginkan satu kawasan pertanian atau pangan terpadu. Keinginan tersebut masih terkendala atas minimnya lahan yang dimiliki serta anggaran yang dikucurkan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rofik sampaikan keinginan Walikota Samarinda Andi Harun. Dengan menciptakan kawasan pertanian atau pangan terpadu di Kota Tepian. 

Keinginan dari Walikota tersebut. Sampai saat ini belum dapat terwujud. Ada permasalahan dari dinas terkait yang belum bisa diselesaikan. Seperti anggaran dan kawasan lahan.

“Anggarannya harus besar untuk mendukung program-program itu,” ucap Rofik, pada Kamis (20/7/2023).

Terkait anggaran sendiri. Pada 2024 nanti dinas terkait akan mendapatkan anggaran dalam APBD senilai Rp 5,1 triliun.

Namun, tidak hanya persoalan anggaran. Persoalan lahan menjadi kendala dalam mewujudkan keinginan orang nomor satu di Kota Tepian, sehingga memerlukan koordinasi dengan bagian aset daerah.

“Ada atau tidaknya tanah-tanah yang bisa dikelola oleh dinas pertanian, namun untuk lahan dan produksinya ini bisa seimbang tentu harus didukung dengan anggaran,” pungkasnya. (Adv/Nik/Wan)