Timeskaltim.com, PPU – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran hibah yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka).
Mahyuddin menyampaikan keprihatinannya atas realisasi pemasangan Algaka yang dinilai belum optimal.
Ia menyoroti kualitas bahan serta penempatannya yang dianggap kurang memadai dan tidak mencerminkan penghormatan kepada para pasangan calon (paslon).
“Kualitas dan penempatan alat peraga kampanye jauh dari harapan. Dengan anggaran yang sudah tersedia, seharusnya hal ini dikelola lebih baik. Jangan sampai terlihat seperti kurang menghargai paslon yang akan memimpin daerah ini,” ujar Mahyuddin, Kamis (14/11/2024).
Ia juga menegaskan pentingnya KPU PPU untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua kandidat, tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
“Seluruh kandidat harus mendapatkan perlakuan yang setara. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal menjaga integritas dan kredibilitas proses Pilkada,” tegasnya.
Selain itu, Mahyuddin mendesak KPU untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari APBD. Menurutnya, kejelasan penggunaan dana akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“KPU harus mampu menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung jalannya Pilkada,” tambahnya.
Dengan kritik dan saran tersebut, Mahyuddin berharap KPU PPU dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada, memastikan penggunaan anggaran yang efektif, dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di Kabupaten PPU. (Adv)
