Timeskaltim.com, Samarinda – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperkuat sektor pendidikan dan sosial mendapatkan sambutan positif dari DPRD Kaltim. Sejumlah kebijakan baru yang menyentuh langsung kelompok masyarakat akar rumput, seperti guru swasta dan petugas rumah ibadah, dinilai sebagai bukti hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan warganya.
Salah satu program yang menuai pujian datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menyoroti kebijakan insentif bulanan sebesar Rp500 ribu bagi guru swasta, dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah, sebagai langkah konkret yang memberi harapan baru.
“Ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi bentuk pengakuan negara terhadap peran guru swasta yang selama ini terkesan terabaikan,” ungkap Salehuddin, pada Kamis (03/07/2025).
Ia menilai, di tengah tekanan ekonomi dan tingginya harga bahan pokok, insentif ini bisa menjadi sokongan moril sekaligus finansial yang signifikan.
“Guru negeri sudah punya gaji tetap, tunjangan profesi, hingga TPP. Tapi guru swasta sering bekerja dalam keterbatasan. Kebijakan ini menjadi upaya awal menuju keadilan kesejahteraan,” lanjutnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti pada tahapan simbolik. Salehuddin mendorong Pemprov agar program ini dikembangkan dalam kerangka kebijakan jangka panjang dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025.
“Jangan cuma jadi program sesaat yang populis. Harus ada keberlanjutan dan perluasan penerima manfaat,” tegasnya.
Sementara itu, apresiasi juga datang dari Komisi II DPRD Kaltim terhadap implementasi dua program sosial andalan Pemprov Kaltim: Gratispol dan Jospol. Penyerahan manfaat dari kedua program ini telah dilakukan di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada 25 Juni 2025.
Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang sering tidak terjamah program pembangunan konvensional.
“Program umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan petugas rumah ibadah dalam skema Gratispol, serta dukungan terhadap guru agama melalui Jospol, adalah bentuk penghargaan terhadap penjaga nilai-nilai spiritual masyarakat,” jelas Firnadi.
Ia mengapresiasi kecepatan realisasi program yang menurutnya sejalan dengan janji politik kepala daerah, bahkan terealisasi lebih cepat dari yang dijanjikan saat kampanye.
Firnadi juga menekankan pentingnya kesinambungan program dengan dukungan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD kita terus tumbuh, maka ruang fiskal untuk program sosial seperti ini juga akan semakin besar. Artinya, makin banyak masyarakat yang bisa kita bantu,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
