Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno. (Dok/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja komisi. Untuk melihat seberapa jauh penyerapan anggaran yang telah terlaksana. Dan mendengar masukan dari mitra kerja tersebut.
Komisi I DPRD Kota Samarinda laksanakan RDP bersama mitra kerja pada Rabu 26 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Kesbangpol Samarinda, DPMPTSP Samarinda, Satpol PP Samarinda , Dinas Kominfo Samarinda, Disdukcapil Samarinda.
Dalam RDP tersebut Komisi I ingin melihat progres serapan anggaran yang dilaksanakan mitra kerja. Serta mendengar kendala yang menjadi kurangnya progres dalam penyerapan anggaran. Serta mendengar usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno menyebutkan, rapat kali ini membahas mengenai penyerapan anggaran 2023, dan sejauh mana persentasenya lalu nantinya apa usulan mereka di 2024.
Suparno membeberkan bahwa, penyerapan pada beberapa OPD masih ada yang belum maksimal seperti Dinas Kesbangpol dan Dinas Kominfo lalu untuk Satpol PP masih kekurangan anggaran terkait armada.
Ia mengatakan, khususnya untuk Satpol PP masih memerlukan armada untuk di 10 titik kecamatan dan mereka memberikan masukan untuk pemilu 2024 bahwasanya LINMAS ada ditangan mereka sebab itu perubahan ini harus digenjot karena akan digunakan di bulan Februari menjelang pemilu.
Lanjutnya, untuk Dinas Kesbangpol akan mengeluarkan anggarannya di akhir tahun menuju pemilu 2024, dan untuk Dinas Kominfo sendiri mendapat apresiasi karena telah berhasil membuat daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau jaringan sekarang sudah bisa terjangkau.
“Kita pasti akan dorong karena mitra komisi I ini rata-rata mereka menjelang akhir tahun baru mengeluarkan anggaran mereka,” ungkap Suparno, Pada Rabu (26/7/2023).
Terakhir Suparno mengatakan, bahwa setelah hearing hari ini akan ada hearing-hearing selanjutnya untuk per-OPD untuk membahas terkait permasalahan masing-masing OPD.
“Karena tadi ada lima OPD, kalo mereka menjelaskan satu-satu bisa-bisa lama,” tutupnya. (Adv/Nik/Wan)
