Timeskaltim.com, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Ma’sud, menyoroti masih adanya kesenjangan serius dalam sektor pendidikan di wilayah-wilayah pelosok Benua Etam. Ia menegaskan bahwa ketimpangan infrastruktur dan kekurangan tenaga pengajar menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar tidak menciptakan jurang lebar dalam kualitas pendidikan antardaerah.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sekolah-sekolah di pedalaman yang belum memiliki fasilitas dasar seperti meja, kursi, dan ruang belajar yang layak. Tidak hanya itu, keterbatasan jumlah guru juga menjadi masalah mendasar yang belum tertangani secara optimal.
“Ini bukan lagi soal kelengkapan teknis, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa bersaing jika dari awal fasilitas belajarnya saja sangat terbatas?” ujar Hasanuddin di Samarinda, pada Rabu (30/07/2025).
Menurutnya, keberpihakan anggaran melalui APBD harus lebih diarahkan kepada sektor pendidikan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia menilai alokasi anggaran yang merata adalah kunci untuk menciptakan keadilan pendidikan di seluruh Kaltim.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, ruang praktik, hingga pusat riset kecil di sekolah-sekolah. Tanpa itu, katanya, penerapan kurikulum nasional hanya akan menjadi formalitas di atas kertas bagi banyak sekolah di daerah.
“Selama ini, banyak sekolah yang kesulitan mengikuti standar kurikulum karena sarana dan SDM yang minim. Ini harus dipetakan dengan jelas agar kebijakan intervensinya tepat sasaran,” tambahnya.
Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim segera melakukan langkah terukur dengan membuat peta wilayah prioritas, terutama bagi sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
Hasanuddin menilai, dengan kapasitas fiskal yang dimiliki Kaltim, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk membiarkan ketimpangan ini terus terjadi.
“Kita punya anggaran yang cukup, tinggal kemauan politiknya saja. Kalau memang ingin pendidikan menjadi pilar kemajuan, maka kesetaraan akses dan kualitasnya harus betul-betul diprioritaskan,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
