Timeskaltim.com, Jakarta– Komisi XII DPR RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I.
Agenda rapat kali ini meliputi perkenalan, evaluasi progres hingga triwulan ketiga tahun 2024, rencana kerja 100 hari ke depan, dan program strategis tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) daerah pemilihan Kalimantan Timur, menyoroti situasi di Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional yang kaya akan sumber daya alam seperti batubara, kelapa sawit, dan minyak.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa kondisi yang dialami masyarakat berbanding terbalik dengan kekayaan sumber daya di wilayah tersebut.
“Di Kalimantan Timur, masyarakat harus antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM di SPBU. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuota BBM yang rendah, serta kemungkinan penggunaan BBM untuk mendukung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN),” ungkap Syafruddin, Rabu (13/11/2024).
Syafruddin juga menyoroti masih adanya 134 desa di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dalam forum tersebut, ia meminta Menteri ESDM untuk memberikan perhatian khusus agar desa-desa tersebut segera mendapat akses listrik.
Selain itu, Syafruddin mempertanyakan kebijakan pencabutan puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru-baru ini dihidupkan kembali tanpa prosedur yang jelas.
Ia meminta klarifikasi dari Menteri ESDM terkait keputusan ini, mengingat Menteri ESDM saat ini, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM/Investasi, yang terlibat dalam proses pencabutan izin tersebut. (Bey)
