Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah mengkaji skema distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg agar lebih merata dan tepat sasaran.
Salah satu wacana yang muncul adalah melibatkan Rukun Tetangga (RT) sebagai sub-pangkalan untuk mendistribusikan gas bersubsidi langsung kepada warga.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto. Menurutnya, dengan sistem ini, gas LPG dari pangkalan akan langsung disalurkan ke RT, yang kemudian menyalurkannya kepada warga yang memiliki Kartu Tepat Sasaran (KTS).
“Nah, jadi kalau RT ini bisa kita jadikan sebagai sub-pangkalan, dari pangkalan ke RT-RT ini, supaya RT-RT ini dapat mendistribusikan kepada warga-warga mereka masing-masing yang mempunyai kartu KTS tadi,” ujar Rusdi, Kamis (6/2/2025).
Tak hanya itu, ia mengungkapkan jika pendistribusian gas tersebut melalui RT masing/masing, akan menjadi lebih mudah dan menghindari kelangkaan gas melon tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa skema ini masih membutuhkan penguatan regulasi, terutama dalam hal kontrak antara RT dan pihak terkait, seperti Pertamina.
“Kita perlu perkuat aturan ini, karena dari Pertamina juga akan mempertanyakan tadi kan bagaimana kontraknya antara dengan RT,” tambahnya.
Rusdi juga menyinggung kebijakan sebelumnya yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg, tetapi kemudian dicabut oleh pemerintah setelah melihat kondisi di lapangan.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden melihat kondisi di lapangan dan masyarakat seluruh Indonesia bahwa terjadi gejolak, sehingga dicabutlah aturan itu dan diperbolehkan kembali,” tutur legislator asal PKB itu.
Ia berharap dengan kebijakan terbaru ini, pasokan LPG 3 kg tetap stabil, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, di mana permintaan cenderung meningkat.
“Kita mencoba untuk menstabilkan terhadap kebutuhan tersebut, termasuk harganya,” pungkasnya. (Bey)
