Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Gubernur, khususnya selama 100 hari pertama masa pemerintahan.
Perihal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kaltim, awal pekan ini.
“Ini merupakan rapat kerja awal, sifatnya masih umum. Tapi sudah tampak sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ke depan, pembahasan akan lebih fokus pada isu sektoral,” ujar Nanda, Selasa (27/5/2025).
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa DPRD akan membagi pembahasan ke dalam forum sektoral agar proses identifikasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih terstruktur dan efektif.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah menumpuknya isu serta mempercepat pengambilan kebijakan strategis.
Dalam forum tersebut, Nanda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program gubernur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen itu akan menjadi arah kebijakan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan dan harus sejalan dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan nasional.
“RPJMD akan segera dibacakan dalam rapat paripurna. Sekarang masih dalam tahap penyusunan. Penyesuaian juga sudah dilakukan melalui Inpres, Ingub, dan SK dari Kemendagri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa ada tiga sektor utama yang menjadi fokus refocusing anggaran saat ini adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diprioritaskan dalam penganggaran daerah.
Tak hanya itu, Nanda juga menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan aktif mengawal implementasi program unggulan seperti GratisPol (pendidikan dan layanan kesehatan gratis) dan JosPol (jaringan sosial politik).
Evaluasi terhadap program-program tersebut akan dilakukan secara obyektif dan berbasis pada hasil di lapangan.
“Program yang baik akan kita apresiasi, sementara yang belum maksimal akan kita beri masukan dan kritik konstruktif. Saat ini masih tahap awal, jadi kita beri ruang untuk pelaksanaan yang optimal,” tegasnya.
Menutup pernyataanya, Nanda mengungkapkan bahwa Rapat kerja tersebut menjadi langkah awal membangun koordinasi yang lebih kuat, antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Kaltim yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv/Has/Bey)
