DPK Kaltim Akui Masih Banyak Penerbit dan Pengusaha Rekaman Belum Paham UU SSKCKR

Plt Kabid Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Patimah Irny. Dok: Balikpapan TV

Timeskaltim.com, Balikpapan – Plt Kepala Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, Patimah Irny, menyatakan tidak semua penerbit atau pengusaha rekaman paham tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (SSKCKR). 

Padahal, SSKCKR memiliki dasar hukum yang kuat. Yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SKKCKR) dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018.

“Di dalam aturan itu memang disebutkan bahwa setiap penerbit atau pengusaha rekaman wajib menyerahkan terbitannya atau rekamannya itu kepada perpustakaan nasional sebanyak 2 eksemplar atau 2 set. Satu set ke perpustakan provinsi. Minimal 3 bulan setelah karya itu terbit,”beber Patimah.

Di dalam talkshow salah satu tv lokal Balikpapan, Patimah mengakui ada beberapa faktor utama yang menyebabkan belum banyak penerbit ataupun pengusaha rekaman tidak menerapkan kebijakan tersebut.

“Memang kita tidak menutupi penerbit Kaltim kurang, sangat kurang sekali. Jadi masalahnya, penulis Kaltim rata-rata menerbitkan tulisan mereka di Pulau Jawa. Penerbit luar daerah ini malas biasanya kirim ke Kaltim,”lanjut Patimah.

Ia mengakui kondisi ini menyebabkan koleksi deposit Perpustakaan Daerah Kaltim sangat minim. Pihaknya pun terus melakukan sosialisasi dan promosi tentang aturan tersebut.

“Akhir-akhir ini, sosialisai dan promosi yang semakin kencang, kesadaran penulis semakin tinggi. Jadi meskipun dia tidak menerbitkan karyanya di Kaltim, biasanya mereka serahkan kepada kami,”pungkasnya.(adv/FD/DPK Kaltim103)