Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DPRD Kota Samarinda

Dorong Penanganan Banjir Dan Pemetaan Infrastruktur Di Samarinda

224
×

Dorong Penanganan Banjir Dan Pemetaan Infrastruktur Di Samarinda

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar. (ist)


Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Ruang Paripurna, Senin (16/1/2023) siang.

Tujuannya adalah membahas terkait evaluasi kegiatan 2022 dan rencana kegiatan 2023.

Anhar mengatakan, pembahasan tentang masalah realisasi program-program kerja yang disampaikan oleh  Dinas PUPR atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pembangunan Kota Samarinda yang bermitra dengan komisi III DPRD Samarinda.

“Program prioritas tetap di seputar penanganan banjir, bagaimana optimalisasi nya, masalah penanganan pintu air dan terowongan,” ucapnya kepada awak media Timeskaltim.com, Senin (16/01/2023)

Ia menambahkan, selain masalah banjir, pembangunan infrastruktur jalan juga harus dipercepat. Karena Samarinda menjadi Kota Penyanggah Ibu Kota Negara (IKN).

“Berkaitan dengan masalah infrastruktur ya memang masih banyak jalan-jalan yang butuh perhatian atau pembangunan di Kota Samarinda sehingga kita dorong itu apalagi kita daerah penyangga,” ujarnya.

Politisi PDIP itu mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan jangan hanya terfokus di pusat kota saja, tetapi juga di daerah pinggiran kota yang jarang tersentuh.

“Program-program pembangunan jalan itu harus lebih menyentuh ke daerah-daerah pinggiran kota, kalau di tengah-tengah kota ini saya pikir sudah mulai nampak, penanganan banjir juga sudah mulai nampak,” bebernya.

Kendati demikian, selain pembangunan infrastruktur jalan, pemeliharaan aset-aset pemerintahan juga harus di perhatikan, bagaimana asat itu sangat berharga.

“Sekali lagi ada beberapa aset pemerintah Provinsi maupun Kota yang berada di kawasan pinggiran seperti stadion perlu perawatan dari Pemerintah Provinsi karena bagaimanapun itu merupakan aset kita cukup berharga,” pungkasnya. (Adv/Nur/Wan)